Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) menyatakan dukungan atas wacana pengelompokan pengemudi ojol ke dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dukungan ini disertai syarat adanya regulasi yang jelas dan rinci terkait pembagian peran serta tanggung jawab.
>>> Telkom Solution Pamerkan Connectivity+ di DTI-CX 2026, Dorong Pemerataan Akses Digital
Perwakilan asosiasi pengemudi yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat (URC), Dennis Afri Sapramto, menilai status UMKM dapat menjadi solusi tengah yang ideal bagi para pengemudi.
Ia menegaskan bahwa penetapan status ini harus dibarengi dengan kejelasan payung hukum agar prinsip fleksibilitas kerja tetap terjaga tanpa mengabaikan aspek perlindungan.
"Menurut kami, status UMKM dapat menjadi jalan tengah yang cukup ideal.
>>> Usut Korupsi MBG, Kejagung Periksa 12 Saksi dari BGN dan Swasta
Namun, status tersebut harus disertai aturan yang jelas agar fleksibilitas tetap terjaga sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan kepada pengemudi," katanya saat dihubungi, Selasa (11/8/2026).
Dennis menjelaskan bahwa penetapan status UMKM tidak serta-merta melepaskan perusahaan penyedia aplikasi (aplikator) dari kewajibannya. Pemerintah harus mengatur secara rinci batas tanggung jawab antara pengemudi, aplikator, dan pemerintah.
Regulasi khusus tersebut dinilai vital untuk menjamin keselamatan pengemudi, transparansi sistem digital, perlindungan akun, mekanisme pengaduan, hingga penyediaan jaminan sosial.
>>> KPK Akan Periksa Kesehatan Yuddy Renaldi, Tersangka Korupsi Bank BJB yang Belum Ditahan
"Kami mendukung status UMKM dengan prinsip bahwa pengemudi mendapatkan fleksibilitas sebagai pelaku usaha, sementara aplikator tetap memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara platform," lanjutnya.
