Film-film nasional masih menghadapi ketimpangan akses layar dan persaingan tidak seimbang dengan film impor yang memiliki modal serta jaringan distribusi lebih besar.
"Persoalan kita bukan semata kekurangan layar, tetapi bagaimana layar yang ada dapat memberikan ruang yang adil bagi film Indonesia.
Negara harus hadir memastikan bahwa film nasional tidak selalu kalah oleh mekanisme pasar yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek," ujar Novita.
>>> Kubu Richard Lee Soroti Kelemahan Dakwaan JPU dalam Eksepsi 24 Halaman
Ia mendorong pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kebudayaan untuk menghadirkan regulasi yang lebih afirmatif bagi perfilman nasional.
Kebijakan tersebut harus memperkuat rantai ekosistem dari produksi, distribusi, promosi, hingga akses penayangan.
"Yang dibutuhkan industri film Indonesia saat ini bukan sekadar penambahan infrastruktur fisik, tetapi keberpihakan kebijakan.
Kita perlu regulasi yang mampu melindungi, menumbuhkan, dan memperkuat daya saing film nasional di negeri sendiri," ujarnya.
Novita juga menyoroti perlunya revisi Undang-Undang Perfilman yang dinilai sudah tidak lagi mampu menjawab dinamika industri kreatif modern.
Ia menilai regulasi yang ada perlu lebih progresif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan perfilman nasional.
Lebih lanjut, Novita meminta pemerintah menyusun roadmap perfilman nasional yang terukur dan berbasis data sebelum mengambil kebijakan ekspansi layar bioskop secara masif.
Setiap kebijakan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, mulai dari peningkatan kesempatan kerja hingga penguatan ekonomi kreatif daerah.
"Keberhasilan industri film tidak boleh hanya diukur dari jumlah layar atau jumlah tiket yang terjual.
Yang lebih penting adalah seberapa besar industri ini mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, menghidupkan UMKM, dan memperkuat identitas budaya bangsa," jelasnya.
Novita meminta pemerintah menghadirkan kajian independen yang komprehensif mengenai dampak ekonomi penambahan layar bioskop, sehingga setiap keputusan didasarkan pada kebutuhan industri dan kondisi riil masyarakat.
"Kita tidak boleh terjebak pada logika bahwa semakin banyak layar maka industri otomatis semakin maju.
Yang harus diperkuat adalah ekosistemnya, keberpihakan regulasinya, serta kemampuan masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan industri kreatif tersebut.
>>> CORTIS dan Janet Jackson Meriahkan F1 GP Singapura 2026
Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu justru melahirkan persoalan baru bagi perfilman nasional," ucap Novita.
