Siapa BEM UI yang Diam Usai Ditantang KKN di Papua hingga Disumbang Gaji Sampai Pensiun? Imbas Kritik Kinerja TNI hingga Disebut Langgar HAM
Seorang TNI menantang Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah Papua.
Tantangan ini muncul sebagai respons terhadap kritik yang dilayangkan oleh BEM UI terhadap TNI terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.
Pada awalnya, tersebar luas di berbagai media sosial bahwa beberapa anggota TNI diduga terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap penduduk Papua. Hal ini menarik perhatian serius dari BEM UI.
Melalui akun Instagram resminya, @bemui_official, BEM UI dengan tegas mengutuk dugaan pelanggaran HAM tersebut dan menyerukan kepada TNI untuk menghentikan tindakan semacam itu di wilayah Papua.
“Beberapa tahun terakhir kondisi ini jelas-jelas telah melanggar kewajiban negara dalam menegakkan Hak Asasi Manusia yang termaktub dalam konstitusi dan undang-undang, oleh karena itu sudah semestinya Indonesia sungguh-sungguh menyikapi pelanggaran HAM di Papua dengan mengadakan investigasi seluruh dan memastikan berjalannya proses hukum yang adil dan transparan.” ujar BEM UI.
“Pemerintah juga harus mengutamakan pendekatan dialog dalam merespon aspirasi masyarakat bukan pendekatan kekerasan yang melenggangkan pelanggaran HAM” Sambungnya.
Tidak disangka, tanggapan BEM UI tersebut memicu reaksi dari sejumlah anggota TNI, termasuk Babinsa dan pasukan khusus seperti satuan Gultor, Denjaka, Kopaska, dan Marinir.
Dengan tujuan ingin menggambarkan realitas tugas mereka di Papua, para prajurit TNI menantang BEM UI untuk mengadakan KKN di wilayah tersebut.
Lanjutan,
Dalam salah satu komentar yang dikutip dari akun Instagram @feedkative, seorang prajurit menyampaikan, "Halo dek yang terpelajar dan berpendidikan sudah lihat beritanya belum tentang yang ditangkap pihak itu siapa. mengatasnamakan masyarakat sipil atau orang Papua karena tidak semua orang Papua ada separatis," ujarnya.
"Kami tahu siapa yang harus diamankan dan siapa yang harus dijaga kalau KKN cobalah ke desa-desa terpencil di sana biar tahu gimana kehidupan di sana jangan menyuarakan dari tempat enak" tambahnya.
Unggahan tersebut juga dilengkapi dengan beberapa foto yang memperlihatkan para prajurit TNI sedang menjalankan tugas mereka di Papua.
Para prajurit menilai bahwa BEM UI terlalu bersikap seolah-olah menjadi yang paling nasionalis dalam kasus ini, sehingga dengan mudah menuduh TNI melakukan pelanggaran HAM.
Baca juga: 10 Aplikasi Crypto Teratas 2024 yang Direkomendasikan oleh BAPPEBTI Terdaftar Apakah Aman?
Hal ini tercermin dari narasi yang disampaikan dalam foto-foto yang mereka bagikan di akun tersebut.
"Buat kau abang-abang Ul Sipaling Nasionalisme Di tunggu KKN nya Di distrik okbab, Minimal sekali seumur hidup BEM UI Ngerasain KKN Di papua pengunungan," seru para prajurit.
Lebih jauh lagi, ada narasi yang mengemuka bahwa jika BEM UI mampu dan bersedia melaksanakan KKN di Papua, TNI siap memberikan dukungan finansial hingga pensiun kepada mereka.
"Jika Mampu untuk melaksanakan KKN Diwilayah KKB, Maka saya akan sumbangkan gaji saya Sampai pensiun," demikian tulisan mereka.***
