Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar rapat koordinasi yang membahas tata kelola ekspor mineral kritis dan logam tanah jarang (LTJ).
Pertemuan itu dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, BUMN dan BUMD, aparat penegak hukum, serta asosiasi pelaku usaha terkait.
Rapat digelar di tengah kabar tertundanya ekspor nickel pig iron (NPI) hingga alumina karena harus menjalani uji laboratorium tambahan.
Uji tersebut untuk mendeteksi 17 unsur LTJ, thorium, dan uranium dalam komoditas ekspor tersebut.
Tantangan Pengelolaan LTJ
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan pengelolaan LTJ di dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan.
Hambatan tersebut mencakup keterbatasan teknologi ekstraksi dan pemurnian, serta belum optimalnya standar regulasi dan pengawasan.
Selain itu, lemahnya sistem pencatatan rantai pasok dan risiko kebocoran sumber daya akibat ekspor yang belum bernilai tambah maksimal juga menjadi perhatian.
Dudung menambahkan, koordinasi yang lebih erat antarinstansi menjadi kunci utama agar seluruh kebijakan dapat berjalan konsisten.
