Pemerintah Malaysia menegaskan tidak akan memulangkan 5.000 pengungsi ke Myanmar jika otoritas menilai nyawa mereka terancam.
Pernyataan ini disampaikan juru bicara pemerintah, Fahmi Fadzil, pada Rabu (5/8/2026).
>>> Dokter Ingatkan Risiko Olahraga Berat di Usia 35 Tahun ke Atas
Perdana Menteri Anwar Ibrahim pekan lalu mengumumkan bahwa Myanmar setuju menerima kembali 5.000 warga etnis Rohingya.
Langkah repatriasi yang jarang terjadi ini menuai kekhawatiran dari kelompok hak asasi manusia.
Fahmi Fadzil, yang tidak menyebut etnis pengungsi secara spesifik, mengatakan dalam konferensi pers bahwa Malaysia sebagai negara yang bertanggung jawab tidak akan mengirim mereka kembali jika akan dianiaya atau nyawanya terancam.
"Pemerintah junta Myanmar siap menerima mereka, tetapi kami akan mengkaji kriterianya. Jika memungkinkan, kami akan melaksanakan rencana pemulangan tersebut," ujarnya.
Ia menambahkan, "Kami tidak bisa memulangkan mereka jika nyawa mereka terancam. Jadi ada beberapa hal yang sedang diteliti oleh kementerian luar negeri."
Otoritas Myanmar belum memberikan komentar publik mengenai rencana ini.
Malaysia menampung lebih dari 215.000 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di badan pengungsi PBB.
Dari jumlah itu, lebih dari 126.000 adalah etnis Rohingya dari Myanmar, komunitas pengungsi terbesar di negara tersebut.
>>> Kas Daerah Kering, Purbaya Segera Kucurkan Anggaran Rp20,5 T
Rencana pemulangan diumumkan setelah otoritas Malaysia pekan lalu menahan lebih dari 100 orang Rohingya yang berkumpul di depan kantor badan pengungsi PBB di Kuala Lumpur.
Mereka terancam diusir dari permukiman informal di negara bagian Penang utara.
Mereka kemudian dibebaskan setelah pejabat mengonfirmasi bahwa mereka memiliki dokumen PBB yang sah.
Kementerian dalam negeri Malaysia telah mulai mendokumentasikan dan menyaring pengungsi menjelang pemulangan yang direncanakan, menurut kantor berita negara Bernama.
