Ribuan pengungsi Rohingya dari Myanmar yang tinggal di puluhan kamp di Bangladesh menggelar unjuk rasa pada Selasa (25/8) untuk menuntut kepulangan yang aman ke negara asal mereka, sembilan tahun setelah melarikan diri dari tindakan keras pemerintah.
Para demonstran mendesak komunitas internasional untuk memastikan keamanan di negara bagian Rakhine saat mereka memperingati 'Hari Peringatan Kesembilan Genosida Rohingya'.
Lebih dari satu juta pengungsi dari etnis minoritas Rohingya kini tinggal di kamp-kamp luas di sekitar distrik Cox's Bazar, Bangladesh tenggara.
Sebagian besar dari mereka melarikan diri dalam eksodus massal pada 2017 setelah Myanmar yang mayoritas beragama Buddha melancarkan tindakan keras di Rakhine, menyusul serangan oleh kelompok pemberontak Muslim Rohingya.
Upaya Repatriasi yang Gagal
Pemerintah Bangladesh sebelumnya telah mencoba memulai repatriasi setidaknya dua kali, tetapi tidak berhasil karena tidak ada pengungsi yang mau kembali karena masalah keamanan.
Bangladesh menegaskan tidak akan memaksa siapa pun untuk kembali.
Pada hari yang sama, misi diplomatik dari 15 negara dan Uni Eropa di Bangladesh menyerukan dukungan internasional yang berkelanjutan bagi para pengungsi Rohingya.
Dalam pernyataan bersama, misi tersebut menyebut 'hampir 1,2 juta pengungsi Rohingya tetap berada di Bangladesh' dan memuji negara serta rakyatnya yang telah memberikan perlindungan selama hampir satu dekade.
Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Jepang, Kosovo, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris bergabung dalam pernyataan tersebut.
Kekhawatiran atas Konflik di Rakhine
Misi-misi tersebut menyatakan keprihatinan atas meningkatnya konflik di negara bagian Rakhine, dengan mengatakan bahwa kebutuhan kemanusiaan yang semakin besar, serangan udara terhadap infrastruktur sipil, dan pembatasan bantuan serta perdagangan memperburuk krisis dan mendorong perpindahan lebih lanjut ke Bangladesh dan seluruh kawasan.
Mereka mengatakan kondisi saat ini di Rakhine tidak memungkinkan 'pemulangan yang sukarela, aman, bermartabat, dan berkelanjutan'.
'Pengungsi Rohingya memiliki hak untuk kembali ke rumah mereka di Myanmar,' kata kelompok itu. 'Sayangnya, konflik meningkat di seluruh Rakhine dan kebutuhan kemanusiaan meningkat.'
Pada bulan Januari, Mahkamah Internasional mengadakan sidang dalam kasus yang menuduh Myanmar melakukan genosida terhadap Rohingya di Rakhine pada 2017.
Selama tiga minggu sidang, pengadilan meninjau bukti dokumenter, kesaksian ahli, dan pernyataan saksi pribadi mengenai pembunuhan massal, kekerasan seksual sistematis, dan penghancuran desa-desa.
Skala, organisasi, dan keganasan operasi tersebut menyebabkan tuduhan pembersihan etnis dan genosida dari komunitas internasional, termasuk PBB.
Myanmar mengatakan kepada pengadilan bahwa kampanye militer mematikannya terhadap Rohingya adalah operasi kontra-terorisme yang sah dan tidak mencapai genosida.
Setelah tindakan keras 2017, ratusan ribu Muslim Rohingya menyeberang dari Rakhine ke Bangladesh dengan berjalan kaki dan perahu selama penembakan, pembunuhan tanpa pandang bulu, dan kekerasan lainnya.
Rakhine kemudian dikuasai oleh pemberontak Tentara Arakan yang berperang melawan pasukan pemerintah Myanmar.
Pemerintah Bangladesh membuka perbatasan, akhirnya mengizinkan lebih dari 700.000 pengungsi berlindung di negara yang mayoritas penduduknya Muslim itu.
Gelombang pengungsi ini menambah lebih dari 300.000 pengungsi yang sudah tinggal di Bangladesh selama beberapa dekade akibat kekerasan sebelumnya yang dilakukan oleh militer Myanmar dan pasukan lainnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, situasi keamanan di negara bagian Rakhine menjadi semakin tidak stabil.
'Apakah itu Tentara Arakan atau militer Myanmar, selama mereka terus memainkan permainan ganda ini, situasi di Arakan, atau Rakhine, tidak akan aman.
Apakah itu berarti kita diharapkan tetap di sini selama 50 tahun lagi?' kata pemimpin pengungsi Rohingya Sayed Ullah pada Selasa.
Arakan adalah nama lama Rakhine. 'Kami tidak bisa tinggal di sini selama 50 tahun.
Mengingat situasi saat ini di Arakan, kita perlu menentukan bagaimana lingkungan yang kondusif bagi perdamaian dapat diciptakan,' katanya.
Awal bulan ini, pemerintah yang didukung militer Myanmar mengatakan bahwa lebih dari 300.000 pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp-kamp di Bangladesh adalah mantan penduduk negara bagian Rakhine dan akan menerima kepulangan mereka setelah kondisi keamanan membaik.
Namun, Bangladesh mempermasalahkan statistik Myanmar dan penolakannya yang terus-menerus untuk menggunakan istilah 'Rohingya', dengan mencatat bahwa melabeli mereka sebagai 'Bengali' adalah upaya untuk menyangkal identitas mereka.
