Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa minat sejumlah pihak, termasuk Danantara dan Bank Indonesia (BI), untuk menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai mengemuka seiring rencana demutualisasi bursa.
Meski demikian, realisasi partisipasi tersebut masih menunggu terbitnya aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan OJK (POJK).
Diskusi Awal dengan Calon Pemegang Saham
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa pihak-pihak yang secara khusus disebut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, yakni Kementerian Keuangan, BI, dan Danantara, telah diajak berdiskusi awal.
Diskusi tersebut bertujuan untuk melihat kemungkinan mereka menjadi pemegang saham di luar anggota bursa.
"Secara umum tertarik, tapi tentu mereka memiliki mekanisme internalnya masing-masing.
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia harus melalui proses penganggaran dan sebagainya untuk dapat mengalokasikan dananya menjadi pemegang saham bursa.
Mungkin yang lebih fleksibel Danantara karena memang memiliki aktivitas investasi di dalam lembaganya," kata Hasan di Gedung BEI Jakarta pada Senin (10/8/2026).
Aturan Kepemilikan Saham BEI
OJK saat ini masih memfinalisasi aturan yang akan mengatur struktur kepemilikan saham di BEI, termasuk batas maksimum kepemilikan.
Batasan ini dirancang agar tidak ada satu pihak yang menjadi pemegang saham pengendali, sekaligus tetap membuka ruang bagi investor strategis.
Hasan menambahkan, peluang kepemilikan di atas batas maksimum tetap dimungkinkan bagi pihak tertentu, sepanjang memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan regulator.
