Apple gagal dalam upaya hukum untuk membatalkan statusnya sebagai gatekeeper di bawah Digital Markets Act (DMA) Uni Eropa.
Keputusan ini diambil oleh Pengadilan Umum Uni Eropa, pengadilan tertinggi kedua di kawasan tersebut.
>>> Tenda Luncurkan Wi-Fi 6 Extender Murah dengan Dukungan Mesh untuk Rumah 100 m²
Pada tahun 2023, Komisi Eropa menetapkan iOS, App Store, dan Safari sebagai gatekeeper. Apple sejak awal menentang penetapan ini dan memulai pertarungan hukum yang panjang.
Apple berargumen bahwa sebenarnya mereka memiliki lima toko aplikasi terpisah: satu untuk iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, dan Mac.
Menurut Apple, masing-masing toko tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai satu Layanan Platform Inti (CPS).
Namun, para hakim Pengadilan Umum Uni Eropa tidak setuju.
Mereka menyatakan bahwa terlepas dari perangkat yang dituju, toko-toko tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menghubungkan pengembang aplikasi dengan pengguna akhir untuk memfasilitasi distribusi perangkat lunak.
>>> Apple dan Broadcom Resmi Jalin Kerja Sama Manufaktur Terbesar di AS
Implikasi Keputusan
Dengan putusan ini, App Store tetap harus mematuhi kewajiban interoperabilitas yang diatur dalam DMA. Apple masih dapat mengajukan banding ke Pengadilan Kehakiman Uni Eropa.
Saat ini Apple juga sedang mengajukan banding atas keputusan yang mewajibkan mereka membuka dokumentasi teknis dan fitur iOS untuk layanan pihak ketiga.
Menariknya, iMessage tidak ditetapkan sebagai gatekeeper. Namun, Komisi Eropa sebelumnya mengklasifikasikan iMessage sebagai layanan komunikasi interpersonal yang tidak bergantung pada nomor (NIICS).
Apple mencoba menggugat klasifikasi tersebut, tetapi pengadilan memutuskan bahwa klasifikasi iMessage sebagai NIICS tidak menghasilkan efek hukum yang mengikat yang mengubah posisi hukum Apple.
Dengan demikian, iMessage belum berada di bawah regulasi DMA, tetapi keputusan ini membuka peluang investigasi di masa depan.
>>> Krisis Pasokan Memori Dorong Harga DDR4 Naik Lebih 50% pada Q3 2026
Selain itu, Apple masih memiliki banding yang tertunda terkait denda €500 juta atas kebijakan anti-persaingan.
