Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak laporan penerimaan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Lembaga antirasuah itu menilai pemberian amplop dari Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, kepada Raja Juli Antoni sudah masuk dalam ranah penyidikan kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
>>> Kebakaran TPAS Cipayung Diduga Dipicu Gas Metana, Penyebab Masih Diselidiki
"KPK menolak laporan gratifikasi RJ [Raja Juli Antoni]," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, dikutip Jumat (17/07/2026).
Aminudin mengatakan, KPK telah memberikan penjelasan tentang penolakan tersebut kepada Raja Juli Antoni.
Penolakan KPK didasarkan pada Pasal 14 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Gratifikasi.
>>> Komplotan Spesialis Pencuri Mobil Pikap Lintas Daerah Ditangkap, 3 Pelaku Buron
Dalam pasal tersebut, laporan gratifikasi tidak ditindaklanjuti ketika diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum.
"KPK menolak pelaporan gratifikasi jika gratifikasi yang dilaporkan sudah masuk dalam ranah pemeriksaan inspektorat, penyelidikan, penyidikan oleh APH," ujar Aminudin.
Sebelumnya, KPK menangkap Bupati Kuansing nonaktif Suhardiman Amby dalam operasi tangkap tangan perkara dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing.
>>> Korban Tewas Gempa Venezuela Tembus 5.000 Jiwa, Ribuan Hilang
Dalam pemeriksaan, penyidik mendapat informasi adanya aliran dana yang diterima Bupati Kuansing dari pengurusan alih fungsi hutan, yang merupakan kewenangan di Kementerian Kehutanan.
