"Sama, intinya yang bersubsidi bantuan pemerintah, yang subsidi dan bantuan itu melalui KDKMP," ungkapnya.
Koperasi desa juga akan menjadi sarana pelaksanaan operasi pasar murah. Keberadaan barang di setiap desa diharapkan menekan potensi kecurangan atau pengoplosan di tingkat penyalur.
"Kalau nanti ada operasi pasar langsung ke Kopdes. Jadi tiap desa ada barangnya, sehingga tidak akan apa namanya itu sekarang kan dioplos dan sebagainya.
Nanti dia sebagai infrastruktur pemerintah kalau kita ada pasar murah langsung ke koperasi-koperasi itu," tutur Zulhas.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan target penyelesaian aturan turunan tersebut dalam satu bulan. "Tadi diminta Pak Menko Pangan satu bulan kami dikasih waktu.
>>> Cara Mengisi Sulingjar 2026: Panduan Login, Token, dan Jadwal Terbaru
Agustus berarti. Ya insya Allah Agustus," kata Yandri.
