NEW YORK — Sebanyak 25 negara bagian AS yang dipimpin Partai Demokrat menggugat pemerintahan Presiden Donald Trump pada Senin (4/8).
Mereka berargumen bahwa tarif terbaru Trump terhadap barang dari 60 mitra dagang melampaui kewenangan hukum presiden untuk mengenakan pajak impor.
Gugatan diajukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS di New York.
Langkah ini menyusul gugatan sebelumnya dari usaha kecil AS yang berupaya memblokir tarif pada hari pertama tarif berlaku bulan lalu.
Negara bagian dan usaha kecil sebelumnya berhasil menantang tarif global Trump di masa jabatan keduanya.
Namun, Trump terus memberlakukan tarif baru meski mengalami serangkaian kekalahan hukum.
Tarif baru dan dasar hukumnya
Pemerintahan Trump memberlakukan tarif baru 10 persen dan 12,5 persen pada 24 Juli terhadap 60 mitra dagang, termasuk Uni Eropa.
Tarif ini dikaitkan dengan tuduhan bahwa negara-negara tersebut tidak cukup mencegah ekspor barang yang diproduksi dengan kerja paksa.
Tarif berlaku tepat saat tarif global 10 persen sebelumnya berakhir.
Negara bagian yang menggugat, termasuk Oregon dan New York, semuanya memiliki jaksa agung atau gubernur dari Partai Demokrat.
Jaksa Agung Oregon Dan Rayfield mengatakan dalam pernyataannya, "Meskipun kalah di setiap langkah, Trump mencoba lagi untuk menimbulkan lebih banyak kekacauan bagi keluarga pekerja dan bisnis lokal Oregon."
Gedung Putih belum menanggapi permintaan komentar.
Konteks kekalahan hukum Trump
Trump menjadikan tarif sebagai pilar utama kebijakan luar negerinya, bahkan setelah kekalahan telak di Mahkamah Agung AS.
Pada 20 Februari, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) tidak memberi wewenang presiden untuk memberlakukan tarif sepihak.
Trump merespons dengan meningkatkan perang dagang, menyebut hakim agung "tidak setia", dan memberlakukan tarif 10 persen sementara berdasarkan otoritas hukum berbeda.
Tarif itu juga dinyatakan ilegal oleh Pengadilan Perdagangan Internasional AS, tetapi tetap berlaku selama banding.
Tarif global terbaru diberlakukan berdasarkan Section 301 dari Trade Act of 1974, yang dirancang untuk memerangi praktik ekonomi tidak adil.
Tarif Juli memengaruhi lebih dari 99 persen impor AS.
Berbeda dengan IEEPA, Section 301 pernah digunakan presiden sebelumnya.
Namun, negara bagian dan usaha kecil berpendapat bahwa tarif Section 301 secara historis ditargetkan untuk negara dan industri tertentu, bukan pendekatan menyeluruh seperti yang dilakukan Trump.
Mereka juga menilai penggunaan "kerja paksa" sebagai dalih untuk memberlakukan kembali tarif yang telah dinyatakan ilegal.
Menurut mereka, pajak impor yang luas tidak akan menyelesaikan masalah kerja paksa di dunia.
