Pemerintahan Presiden Donald Trump mengajukan banding darurat ke Mahkamah Agung pada Senin, sehari sebelum pemilu paruh waktu yang menentukan kendali Kongres.
Langkah ini ditempuh setelah pengadilan banding menolak permintaan untuk mengesampingkan sekitar 20.000 surat suara dari orang-orang yang dicurigai pemerintah federal mungkin bukan warga negara.
Pemerintah federal berpendapat surat suara tersebut tidak boleh dihitung sampai status pemilih dapat diverifikasi.
Namun, pejabat California menilai daftar itu sangat tidak dapat diandalkan dan kemungkinan mencakup banyak warga negara Amerika Serikat.
Bantahan Pengadilan dan Kekhawatiran Hak Pilih
Hakim pengadilan distrik dengan tegas menolak permintaan Departemen Kehakiman dan memperingatkan bahwa tuntutan itu dapat mencabut hak pilih warga dalam pemilu paruh waktu 3 November.
Hakim Distrik AS David O.
Carter, yang dicalonkan Presiden Bill Clinton dari Partai Demokrat, menulis bahwa jika eksekutif dapat mengabaikan suara dan mengancam pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan tuduhan yang belum terbukti, maka demokrasi berada dalam bahaya.
Departemen Kehakiman meminta Mahkamah Agung mengeluarkan "injunction terbatas" yang mengarahkan California untuk "berhenti mencampur surat suara yang diduga ilegal dengan yang legal" selama kasus berlanjut.
Pemungutan suara di California, negara bagian yang mayoritas Demokrat, telah berlangsung sejak awal Oktober.
Sekitar 23 juta pemilih terdaftar di negara bagian itu menerima surat suara melalui pos, dan ratusan ribu surat suara telah diproses.
Pengadilan yang lebih rendah memihak negara bagian, dengan hakim distrik memperingatkan bahwa memisahkan surat suara akan "membuat kekacauan" pada pemilu paruh waktu dan mengikis kepercayaan pada proses demokrasi.
Departemen Kehakiman berupaya mempercepat kasus ini, tetapi permintaan agar pengadilan banding turun tangan lebih awal tidak berhasil.
Pemerintahan Trump telah meraih sejumlah kemenangan dalam banding darurat di Mahkamah Agung, tetapi para hakim sebelumnya menolak upaya presiden untuk membatasi surat suara pos menjelang pemilu paruh waktu.
