Pemerintah Amerika Serikat telah memulai proses transfer dana sebesar 725 juta dolar AS kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Langkah ini terungkap dalam surat pemberitahuan Departemen Luar Negeri AS kepada Kongres pada 4 Agustus lalu, seperti dilaporkan Reuters.
Pembayaran tersebut dilakukan menjelang pidato Presiden Donald Trump di Majelis Umum PBB di New York bulan depan.
Para ahli bantuan menyambut baik langkah ini sebagai upaya membayar tunggakan miliaran dolar yang belum dilunasi AS.
Mencegah Kehilangan Hak Suara
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya memperingatkan bahwa PBB menghadapi 'keruntuhan finansial' akibat tunggakan iuran negara anggota.
Jumlah 725 juta dolar itu kurang dari 20 persen dari total lebih dari 4 miliar dolar yang disebut PBB sebagai utang AS pada Mei lalu.
Eugene Chen, mantan pejabat PBB, mengatakan transfer ini akan membantu membayar gaji staf PBB untuk sementara waktu.
"Ini membuat kapal tetap mengapung sedikit lebih lama," ujarnya, seraya menambahkan bahwa jika AS tidak melakukan pembayaran lebih lanjut, hak suaranya bisa hilang pada Januari.
Menurut Pasal 19 Piagam PBB, negara anggota kehilangan hak suara di Majelis Umum jika tunggakannya melebihi dua tahun iuran tahunan.
Ronny Patz, pakar keuangan PBB dari lembaga riset Jerman IDOS, menilai transfer besar ini dapat mencegah pemotongan anggaran mendesak.
"Jika mereka membayar dalam jumlah besar, PBB masih beroperasi tanpa cadangan, tetapi bisa bertahan hingga akhir tahun," jelas Patz.
AS merupakan kontributor terbesar anggaran PBB, namun di bawah pemerintahan Trump, Washington menolak membayar iuran wajib untuk anggaran reguler dan pemeliharaan perdamaian.
AS juga telah memangkas pendanaan sukarela untuk badan-badan PBB dan menarik diri dari berbagai organisasi internasional.
PBB sebelumnya menargetkan mengumpulkan sekitar 90 persen iuran dari 193 negara anggota untuk anggaran tahun ini.
Hingga 18 Agustus, baru 129 negara yang membayar penuh, dan China sebagai kontributor terbesar kedua juga belum masuk daftar tersebut.
Dalam suratnya, Departemen Luar Negeri AS menyatakan akan mengalokasikan total 725 juta dolar untuk anggaran reguler PBB.
Pada Mei lalu, PBB menyebut utang AS mencakup 2,04 miliar dolar untuk anggaran reguler, 2,2 miliar untuk misi pemeliharaan perdamaian, dan 44 juta untuk pengadilan PBB.
Washington juga belum mentransfer sekitar 153,4 juta dolar yang disebut sebagai 'penahanan berbasis kebijakan', termasuk dana untuk Dewan Hak Asasi Manusia dan Badan Bantuan Palestina.
PBB yang berusia 80 tahun tengah menjalani reformasi dan penghematan besar-besaran yang dikenal sebagai 'UN80' di tengah krisis keuangan.
PBB telah memotong anggaran 2026 sebesar 9,2 persen dan memindahkan lebih dari 2.000 pekerjaan dari kota-kota mahal seperti Jenewa dan New York ke pusat-pusat dengan biaya lebih rendah.
