Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Senin menolak permintaan Presiden Donald Trump untuk mencabut perintah yang menghentikan rencananya membatasi surat suara pos sebelum pemilu November.
Hanya dua dari enam hakim konservatif di panel sembilan hakim yang menyampaikan pendapat berbeda.
Hakim Brett Kavanaugh, dalam pendapat yang setuju dengan mayoritas, menyatakan rencana Trump mungkin legal dalam jangka panjang, tetapi pejabat pemilu negara bagian dan lokal tidak memiliki cukup waktu untuk menerapkannya sebelum pemilu.
Setelah keputusan, Pemimpin Minoritas Senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer mengatakan rencana presiden untuk mempersulit pemungutan suara jelas inkonstitusional.
Rekannya di DPR, Hakeem Jeffries, menyebut pengadilan telah memblokir skema jahat Trump untuk membatasi surat suara pos.
Demokrasi menang, dan ekstremis sayap kanan kalah, tulisnya di X.
Beberapa negara bagian, termasuk North Carolina, sudah mulai mengirim surat suara pos kepada pemilih.
Trump menandatangani perintah eksekutif pada Maret untuk membatasi pemungutan suara pos, dengan alasan tanpa bukti bahwa metode itu rentan terhadap kecurangan.
Perintah itu dengan cepat memicu berbagai tantangan hukum.
Negara bagian yang dipimpin Demokrat menggugat pemerintahan dengan alasan bahwa menurut Konstitusi AS, negara bagian, bukan pemerintah federal, yang memegang kendali luas atas penyelenggaraan pemilu.
Dampak dan Reaksi
Perintah eksekutif Trump akan mewajibkan penyusunan daftar pemilih yang memenuhi syarat dan mengharuskan Layanan Pos AS hanya mengirim surat suara kepada pemilih yang ada dalam daftar.
American Civil Liberties Union menyambut keputusan Mahkamah Agung sebagai kemenangan besar bagi hak suara, integritas pemilu, dan demokrasi.
Direktur Proyek Hak Suara ACLU, Sophia Lin Lakin, mengatakan pemerintahan ini terus menguji batas kekuasaannya, seolah aturan pemilu hanya saran yang bisa diabaikan.
Presiden tidak menjalankan pemilu kita, Layanan Pos tidak menentukan suara siapa yang dihitung, dan pemilih, bukan Gedung Putih, yang akan menentukan pemilu November, ujarnya.
Pejabat dari beberapa negara bagian memperingatkan bahwa kurangnya kejelasan hukum seputar rencana itu menimbulkan kekacauan beberapa bulan sebelum pemungutan suara 3 November.
Seorang pelapor dari USPS juga memperingatkan bahwa jutaan warga Amerika mungkin tidak menerima surat suara karena sistem yang digunakan layanan pos disusun secara sembarangan dan terburu-buru.
Trump telah lama mengkritik surat suara pos, tetapi sering menggunakannya sendiri, termasuk saat memilih melalui pos dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik di Florida awal tahun ini.
Presiden selama bertahun-tahun mengklaim tanpa bukti bahwa pemungutan suara pos sangat rentan terhadap kecurangan, berulang kali mengaitkannya dengan klaim palsunya bahwa pemilu presiden 2020 dicuri darinya oleh Demokrat Joe Biden.
Jajak pendapat menunjukkan Partai Republik Trump menghadapi ancaman serius kehilangan kendali tipisnya atas Kongres pada November, terutama DPR.
Jika Demokrat menang, mereka telah memberi sinyal akan memblokir agenda Trump dan bahkan mungkin bergerak untuk memakzulkannya untuk ketiga kalinya.
