Direktur Proyek Hak Suara ACLU, Sophia Lin Lakin, mengatakan pemerintahan ini terus menguji batas kekuasaannya, seolah aturan pemilu hanya saran yang bisa diabaikan.
Presiden tidak menjalankan pemilu kita, Layanan Pos tidak menentukan suara siapa yang dihitung, dan pemilih, bukan Gedung Putih, yang akan menentukan pemilu November, ujarnya.
Pejabat dari beberapa negara bagian memperingatkan bahwa kurangnya kejelasan hukum seputar rencana itu menimbulkan kekacauan beberapa bulan sebelum pemungutan suara 3 November.
Seorang pelapor dari USPS juga memperingatkan bahwa jutaan warga Amerika mungkin tidak menerima surat suara karena sistem yang digunakan layanan pos disusun secara sembarangan dan terburu-buru.
Trump telah lama mengkritik surat suara pos, tetapi sering menggunakannya sendiri, termasuk saat memilih melalui pos dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik di Florida awal tahun ini.
Presiden selama bertahun-tahun mengklaim tanpa bukti bahwa pemungutan suara pos sangat rentan terhadap kecurangan, berulang kali mengaitkannya dengan klaim palsunya bahwa pemilu presiden 2020 dicuri darinya oleh Demokrat Joe Biden.
Jajak pendapat menunjukkan Partai Republik Trump menghadapi ancaman serius kehilangan kendali tipisnya atas Kongres pada November, terutama DPR.
Jika Demokrat menang, mereka telah memberi sinyal akan memblokir agenda Trump dan bahkan mungkin bergerak untuk memakzulkannya untuk ketiga kalinya.
