Bank Indonesia (BI) angkat bicara soal uang kertas Rupiah pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2022 yang memuat tanda tangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Lembaran itu belakangan ramai dibicarakan dan diburu kolektor karena dinilai langka.
Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, memastikan uang tersebut tetap sah sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI.
Menurut Ramdan, penerbitan pecahan Rp100.000 itu berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.
Ia menjelaskan, uang Rupiah kertas memuat tanda tangan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dan Bank Indonesia yang diwakili Gubernur BI.
Tanda tangan pada Uang Rupiah menyesuaikan pejabat yang menjabat saat proses penetapan dan produksi.
Tetap Alat Pembayaran yang Sah
Ramdan menegaskan, uang Rupiah Tahun Cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan dan Perry Warjiyo selaku Gubernur Bank Indonesia tetap merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI.
Pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan maupun Bank Indonesia setelah pengeluaran uang dipastikan tidak menggugurkan status keabsahan legalitas lembaran tersebut.
Ia menambahkan, pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia tidak memengaruhi keabsahan Uang Rupiah yang telah diproduksi dan diedarkan.
Uang Rupiah yang diproduksi selanjutnya akan menyesuaikan dengan tanda tangan pejabat yang menjabat sesuai ketentuan dan tahapan pengelolaan Uang Rupiah.
Sebelumnya, unggahan di media sosial memperlihatkan lembaran pecahan Rp100.000 hasil cetakan baru tahun berikutnya saat Purbaya masih aktif menjabat.
Lembaran itu juga memuat tanda tangan Perry Warjiyo yang resmi purna tugas dari posisi Gubernur BI pada Juli tahun ini.
Seorang netizen menyebut edisi tersebut dicari kolektor karena langka. "Pak Purbaya jadi Menkeu hanya setahun doang dan 1x tahun cetak 2026 saja," ujarnya.
