Hasil Programme International Student Assessment (PISA) 2025 yang dirilis awal September 2026 memperlihatkan mutu pendidikan nasional cenderung stagnan.
Capaian skor Indonesia hampir tidak berubah dibandingkan survei periode 2022.
Pada PISA 2025, kemampuan matematika siswa Indonesia tercatat 364 poin atau turun 2 poin dari sebelumnya.
Bidang membaca meraih 365 poin dan sains mencapai 389 poin, masing-masing naik 7 serta 6 poin.
Adapun computational problem solving (CPS) sebagai kategori asesmen baru mencatatkan skor tertinggi, yakni 427 poin.
Survei internasional yang digelar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ini melibatkan 14.168 siswa dari 419 sekolah.
Sampel tersebut diambil untuk mewakili populasi sekitar 3.995.000 pelajar berusia 15 tahun di seluruh Indonesia.
Secara global maupun regional, posisi Indonesia masih tergolong rendah dengan menempati urutan ke-6 dari 8 negara ASEAN yang berpartisipasi.
Kondisi ini menandakan sistem pendidikan nasional belum mampu mengatasi tantangan yang ada secara optimal.
Prof Tuti Soroti Kebijakan yang Belum Terintegrasi
Guru Besar Sosiologi Pendidikan FISIP Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Dr Tuti Budirahayu Dra Msi, menggarisbawahi belum terintegrasinya kebijakan pendidikan pemerintah.
Ia menilai hal ini menunjukkan masih lemahnya penanganan persoalan pendidikan di tanah air.
Menurut Prof Tuti, menurunnya skor PISA dapat dibaca sebagai stagnasi kualitas pendidikan Indonesia yang berlangsung bertahun-tahun dan berkaitan dengan ketidaksesuaian kebijakan pendidikan.
Ia juga menyoroti siswa yang kini dihadapkan pada kemajuan teknologi komunikasi, seperti media digital dan kecerdasan buatan (AI).
Teknologi itu memudahkan proses belajar, tetapi juga dapat menurunkan semangat siswa untuk belajar secara serius dan mendalam.
Prof Tuti turut menyoroti masih minimnya peran lingkungan sosial dalam mendukung proses pembelajaran, mulai dari keluarga, pemerintah, hingga iklim di sekolah.
Menurutnya, sinergi seluruh pihak sangat dibutuhkan agar siswa bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif.
Keluarga berperan memberikan dukungan belajar kepada anak.
Sementara itu, iklim belajar di sekolah perlu mendorong siswa berpikir kritis, inovatif, dan kreatif melalui kurikulum formal maupun kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) untuk membentuk siswa yang berkualitas.
Menghadapi persoalan ini, OECD menyampaikan sejumlah rekomendasi perbaikan bagi pemerintah Indonesia.
Langkah prioritas meliputi pemerataan fasilitas dan sarana belajar di wilayah terisolasi, terluar, serta terpencil, di samping penyesuaian kurikulum yang berfokus pada kemampuan dasar siswa.
Prof Tuti menegaskan proses pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah seharusnya berfokus pada aspek dasar seperti kemampuan berpikir kritis, literasi keuangan digital, dan pemecahan masalah yang kolaboratif.
Selain itu, transformasi kurikulum, inovasi model pembelajaran yang responsif dan inovatif, serta pemerataan akses dan fasilitas belajar di Indonesia harus menjadi prioritas.
