Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengungkapkan bahwa BPI Danantara berkunjung ke Kantor Kementerian ESDM di Jakarta.
Kunjungan tersebut membahas penyusunan regulasi pengadaan dan pemenuhan kebutuhan listrik dalam negeri.
Pertemuan antara CEO BPI Danantara Rosan Roeslani dan jajaran ESDM berlangsung pada Rabu (23/9/2026).
Erani menegaskan agenda diskusi murni berfokus pada pemenuhan pasokan energi nasional.
"Oh, yang itu listrik.
Untuk membikin regulasi terkait dengan nanti untuk pengadaan listrik, pemenuhan dalam negeri dan sebagainya," ujar Erani di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Erani juga membantah spekulasi mengenai pembahasan agenda penjualan energi ke luar negeri dalam pertemuan tersebut.
"Belum ya," katanya.
Sikap Pemerintah soal Kerja Sama Energi Regional
Isu permintaan pasokan energi dari negara tetangga sempat disinggung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Bahlil menyatakan Indonesia terbuka terhadap peluang kerja sama regional, namun menekankan pentingnya kesepakatan harga yang adil.
"Tapi harganya juga jangan harga yang mau kamu aja. Enggak boleh.
Harganya yang harus win-win.
Kerja sama itu saling menguntungkan, bukan kerja sama itu saling menekan," ujar Bahlil dalam acara MKI Electricity Connect 2026 di ICE BSD Tangerang, Selasa (22/9/2026).
Sikap tegas tersebut mendasari prinsip diplomasi energi Indonesia yang menjunjung tinggi kesetaraan hak antarnegara.
"Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo, Bapak Presiden Prabowo Subianto dan saya diperintahkan sebagai Menteri ESDM, kita pengin untuk berkawan kepada semua orang.
Tetapi perkawanan itu harus dimaknai sebagai bentuk etika baik dengan saling menghargai. Tapi jangan coba-coba menekan negara kami," ujarnya.
Bahlil mengingatkan mitra mancanegara untuk mengedepankan etika negosiasi yang saling menghormati tanpa tekanan politik maupun ekonomi.
"Jangan coba-coba. Karena kita menganut mazhab politik bebas aktif.
Kepada saudara-saudara saya negara tetangga, tolonglah kita pakai adat ketimuran dalam bernegosiasi. Saya tahu kalian punya cara-cara main itu.
Saya tahu kalian," sambungnya.
Terkait integrasi jaringan listrik kawasan, Bahlil membeberkan alasan Indonesia belum menandatangani kesepakatan proyek power grid Asia Tenggara.
Negosiasi masih tertahan akibat belum tercapainya skema harga yang menguntungkan kedua pihak.
"Kemarin Menteri Energi dari Malaysia juga sudah bicara sama saya untuk bagaimana power grid ASEAN bisa kita lakukan dan itu salah satu komitmen kita di KTT ASEAN di Manila, tinggal Indonesia katanya yang belum tanda tangan dan betul, itu saya belum tanda tangan," ujarnya.
Pemerintah berprinsip tidak akan menandatangani perjanjian internasional jika porsi keuntungan yang ditawarkan tidak seimbang bagi Indonesia.
"Saya belum tanda tangan karena hitungan saya belum win-win. Kalau sudah win-win saya akan teken.
Win-win itu untung bagi kamu, untung juga bagi kita. Dan untungnya harus adil.
Bukan kamu untung 70, kita untung 30, itu bukan win-win," tambahnya.
