Komisi VI DPR RI resmi menyetujui usulan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mengimpor 23 rangkaian kereta (trainset) bukan baru pada 2026.
Persetujuan ini diberikan untuk memperkuat armada KRL Jabodetabek yang semakin padat.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mengajukan pengadaan tersebut guna memenuhi kebutuhan operasional angkutan penumpang.
Rencana alokasi mencakup 7 trainset dengan formasi 12 kereta (SF12) dan 16 trainset berformasi 8 kereta (SF8).
Penyesuaian formasi dilakukan karena kapasitas peron di sejumlah stasiun belum seluruhnya mampu menampung rangkaian SF12.
Lonjakan Penumpang dan Keterbatasan Armada
Pengajuan tambahan armada didorong oleh lonjakan volume pengguna KRL Jabodetabek yang tumbuh 11,3 persen pada semester I-2026 dibanding periode setahun sebelumnya.
Rata-rata volume harian penumpang berkisar 1,1 juta hingga 1,3 juta orang.
Selain itu, kebutuhan pergantian gerbong tua berusia di atas 40 tahun juga semakin mendesak.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, membacakan hasil kesepakatan rapat dengar pendapat bersama manajemen KAI.
"Memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian, khususnya KRL Jabodetabek, dengan meningkatkan industri lokal, dan melakukan impor rangkaian kereta (trainset) bukan baru yang terintegrasi dan berkelanjutan," kata Andre.
Perubahan Sikap Dibanding 2023
Kondisi persetujuan saat ini berbalik dibanding dinamika keputusan pada 2023.
Kala itu, usulan impor KRL bekas ditolak tegas oleh kementerian teknis dan DPR, menindaklanjuti hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Agus Gumiwang Kartasasmita, yang saat itu menjabat Menteri Perindustrian, menegaskan komitmen pemerintah memprioritaskan industri kereta api dalam negeri serta mendorong opsi retrofit armada lama.
"Sudah done, audit BPKP (soal impor KRL) kan final," kata Agus.
"Harus, harus retrofit di tahun depan," imbuhnya.
Penolakan keras serupa sempat disampaikan Andre Rosiade saat menjabat anggota Komisi VI DPR dalam rapat bersama petinggi KCI, KAI, dan PT INKA pada Maret 2023.
Saat itu, Andre memperingatkan agar tidak memberikan informasi yang sesat dan salah kepada masyarakat terkait rencana impor.
Menurut pemaparannya, fasilitas pabrik PT INKA di Banyuwangi sudah siap menerima pesanan pembuatan kereta sejak akhir 2020, namun belum menerima kontrak pemesanan dari operator.
Keterlambatan pemesanan baru dilakukan pada awal Maret 2023, berdampak pada siklus manufaktur selama 18 bulan sehingga pasokan kereta baru INKA baru bisa terealisasi pada 2025.
Guna mengatasi celah kebutuhan jangka pendek, pemerintah kemudian memilih skema kombinasi berupa pembelian unit baru dari produsen asal Tiongkok, pemesanan ke PT INKA, serta pengerjaan retrofit gerbong lama.
