Kemacetan parah yang kerap mengular hingga beberapa kilometer di akses Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, dinilai berdampak cukup besar bagi roda perekonomian Jawa dan Bali.
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menegaskan penanganan persoalan ini tidak bisa dibebankan ke satu pihak saja.
Menurutnya, pembenahan akses penyeberangan Ketapang-Gilimanuk membutuhkan kolaborasi dan integrasi lintas instansi.
Elemen yang terlibat meliputi regulator, pengelola pelabuhan, operator kapal, kepolisian, pemda, hingga pengguna jasa.
"Secara teknik, jika dilihat ini semua karena masalah optimasi jaringan dan simpul, serta dalam mengatasinya perlu kerja sama semua pihak," kata Djoko dalam keterangan resminya.
Ia menambahkan, jika kerja sama itu dilakukan, kemacetan akan tertangani.
Pengaturan arus sejak hulu
Djoko menilai pengaturan arus lalu lintas menuju Pelabuhan Ketapang seharusnya dilakukan sejak dari hulu.
Pemerintah dan aparat perlu menyiapkan rekayasa lalu lintas, holding area, pengaturan armada logistik, serta sistem antisipasi dini saat volume kendaraan mulai meningkat.
Hal ini penting karena jalur Ketapang-Gilimanuk merupakan perlintasan utama bahan pokok dan kebutuhan industri ke Bali dan Nusa Tenggara.
Dominasi truk berukuran besar membutuhkan waktu bongkar muat lebih lama dan memakan ruang dermaga serta ruang jalan yang signifikan.
Karena itu, ia menyoroti keberadaan kendaraan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang perlu dikendalikan sebelum masuk pelabuhan.
Penertiban kendaraan ODOL merupakan tanggung jawab lintas instansi agar persoalan di jalan tidak menumpuk di pintu pelabuhan.
"Di sini proses pembagian tanggung jawab harus jelas.
Regulator mengatur dan mengawasi, kepolisian menjaga lalu lintas dan keamanan, Pemda mendukung pengaturan wilayah, sementara pengelola pelabuhan dan operator kapal memastikan pelayanan penyeberangan berjalan optimal," terangnya.
Djoko juga menyatakan peningkatan kapasitas infrastruktur harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
Pengembangan dan peningkatan kapasitas dermaga yang sedang dilakukan perlu dilihat sebagai upaya jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan lintasan.
Selain itu, truk angkutan barang kerap menumpuk di jalan raya sekitar pelabuhan karena belum optimalnya kantong parkir atau buffer zone sebelum masuk area pelabuhan.
Kondisi ini membuat antrean tidak hanya melumpuhkan arus penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, tetapi juga memicu kemacetan ekor di jalan nasional Jalur Pantura Situbondo-Banyuwangi.
Sehingga diperlukan infrastruktur terkait area kantong parkir tersebut.
"Namun pembangunan infrastruktur tetap harus diikuti perbaikan pengaturan lalu lintas, pola operasi, dan manajemen kendaraan dari hulu," tegas Djoko.
