Klinik Desa/Kelurahan Merah Putih yang tengah didorong pemerintah tidak diwajibkan memiliki dokter. Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/737/2025.
Program klinik berbasis koperasi desa ini digadang-gadang memperluas akses layanan kesehatan di tingkat desa. Klinik direncanakan dapat bermitra dengan BPJS Kesehatan dan melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
Standar Tenaga Minimum
Untuk layanan dasar, tenaga minimum yang disyaratkan hanya satu perawat, satu bidan, dan dua kader kesehatan. Perawat dan bidan wajib mengantongi Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), dengan kebutuhan SIP terkait Puskesmas sebagai bagian dari jejaring layanan. Kebutuhan tenaga tambahan disesuaikan dengan layanan pengembangan yang dijalankan masing-masing klinik.
Lantas bagaimana jika warga membutuhkan dokter? Konsultasi dokter dapat dilakukan melalui telemedicine ketika tidak ada dokter yang bertugas di tempat.
Telemedicine Terbentur Sinyal Desa
Skema jarak jauh itu menyimpan kendala nyata. Cakupan internet dan kualitas sinyal di pedesaan belum merata, sehingga layanan telemedicine berpotensi terhambat justru di daerah yang paling membutuhkan.
Persoalan lain adalah sebaran tenaga kesehatan yang memang belum merata. Sebagian fasilitas kesehatan daerah hingga kini masih kekurangan dokter dan tenaga kesehatan. Muncul kekhawatiran penarikan tenaga dari fasilitas lama akan melemahkan layanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang sudah berjalan, padahal hubungan klinik baru dengan jejaring tersebut belum tentu mulus.
Ujian Pendanaan dan Dua Wajah Klinik
Dari sisi pendanaan, klinik yang memenuhi kualifikasi FKTP akan dibayar melalui mekanisme pembayaran JKN. Namun biaya operasionalnya sebagai bagian dari ekosistem koperasi tetap memerlukan perencanaan yang jelas.
Klinik ini juga memiliki dua sisi: layanan dasar yang terkait pelayanan publik dan jejaring Puskesmas, serta layanan pengembangan yang dapat menjadi bisnis koperasi dan bersifat berbayar. Model ganda itu berisiko menggeser layanan ke arah penjualan produk dan jasa apabila fokus laba lebih dominan daripada kesehatan publik.
Padahal arah kebijakan kesehatan saat ini menekankan upaya promotif dan preventif seperti imunisasi dan skrining, bukan sekadar mengobati orang yang sudah sakit. Karena itu, klinik baru sebaiknya dibangun di dalam sistem yang sudah ada, dengan pemetaan kebutuhan tiap daerah, ketersediaan tenaga kesehatan, kondisi Puskesmas, akses transportasi, dan kesiapan komunikasi, agar benar-benar hadir di wilayah yang akses kesehatannya masih kurang.
Dengan standar tenaga minimum yang ringan, klinik ini memang dirancang mudah berdiri di banyak desa. Namun kemudahan pendirian itu perlu diimbangi pengawasan mutu layanan, kejelasan hubungan kerja dengan Puskesmas, dan kepastian pembiayaan operasional, supaya kehadiran klinik benar-benar menambah layanan, bukan memindahkan persoalan dari fasilitas yang sudah ada.
