Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat ekosistem inovasi daerah.
Langkah ini bertujuan mempertahankan predikat sebagai provinsi terinovatif nasional sekaligus mendukung percepatan program prioritas pemerintah dan target pembangunan berkelanjutan.
>>> Menkeu: Ucapan Presiden soal Dolar Hanya untuk Hibur Warga
“Kemendagri mendorong ekosistem inovasi perlu dibangun bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan penerima layanan,” ujar Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Yusharto Huntoyungo.
Pernyataan itu disampaikan saat Sosialisasi dan Pemantapan Inovasi Daerah di Dinas Pendidikan Jawa Timur, Surabaya, Senin (18/5/2026).
Yusharto menegaskan Jawa Timur hingga kini masih menjadi daerah terinovatif di Indonesia. Skor tertinggi dalam pengukuran inovasi daerah yang dilakukan Kemendagri diraih provinsi ini.
Menurutnya, kegiatan tersebut penting untuk menjaga momentum inovasi. Capaian yang selama ini diraih tidak boleh mengalami penurunan.
“Jawa Timur bukan dalam posisi aman meskipun sudah menjadi daerah terinovatif. Daerah lain juga melakukan upaya yang sama bahkan bisa lebih kuat.
>>> Pemkab Bogor Mulai Benahi Stadion Pakansari untuk Piala AFF
Oleh karena itu, akselerasi inovasi harus terus dilakukan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa rata-rata kabupaten dan kota di Jawa Timur juga berada pada klaster tertinggi. Hal itu dalam penilaian pemerintah daerah inovatif di Indonesia.
Namun, tantangan terbesar saat ini ialah membangun budaya dan ekosistem inovasi yang kolaboratif. Menurut Yusharto, inovasi masih sering berjalan sendiri-sendiri atau bersifat silo antarorganisasi perangkat daerah.
Ia mencontohkan perlunya kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan. Kerja sama itu dalam mendukung layanan transportasi pelajar agar akses pendidikan semakin mudah dijangkau masyarakat.
>>> Kemnaker Targetkan 150 Ribu Peserta Ikut Program Magang Nasional 2026
Yusharto menambahkan, saat ini Kemendagri masih berada pada tahap persiapan penilaian inovasi daerah 2026. Pihaknya juga menyerap masukan dari pemerintah daerah dan akademisi terkait penyempurnaan sistem penilaian.
