Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menilai penerapan sistem digital dapat membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) berjalan lebih transparan dan adil.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi Mira Tayyiba mengatakan data bansos selama ini belum terintegrasi. Hal itu memicu duplikasi penerima dan bantuan yang salah sasaran.
>>> KPK Tuntut Enam Tahun Penjara untuk Terdakwa Korupsi Rel KA Medan-Binjai
Pemerintah pun memperkuat digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) untuk memastikan bansos lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
“Dengan sistem digital, proses penyaluran bansos akan lebih transparan, cepat, dan adil karena semuanya berbasis data dan sistem,” kata Mira dalam diskusi bersama media di Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).
Pemerintah membangun sistem Perlinsos digital berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Sistem ini mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data antarinstansi, dan pembayaran digital.
Verifikasi penerima dilakukan menggunakan biometrik wajah yang terhubung dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
Masyarakat nantinya dapat mengecek atau mengajukan bansos secara mandiri menggunakan NIK melalui portal resmi pemerintah.
Sistem akan memverifikasi kelayakan penerima berdasarkan data lintas instansi, seperti kepemilikan kendaraan, listrik rumah tangga, status ASN, hingga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme sanggah bagi warga yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar.
Sebagai tahap awal, uji coba dilakukan di Kabupaten Banyuwangi. Mulai Juni 2026, sistem diperluas ke 42 kabupaten/kota dengan cakupan sekitar 36 juta jiwa.
>>> Lima Calon Haji Aceh Dirawat di Arab Saudi, Dua Sudah Kembali ke Pemondokan
Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf menilai digitalisasi Perlinsos penting untuk menekan salah sasaran bantuan.
Baik warga yang berhak namun belum menerima, maupun penerima yang sebenarnya tidak layak.
“Dengan sistem digital, data penerima bisa diperbarui lebih cepat sehingga bantuan menjadi lebih akurat,” ujarnya.
Pemerintah mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan berkedok bansos digital. Seluruh layanan resmi pemerintah menggunakan domain go.
id dan tidak meminta data pribadi melalui tautan tidak resmi.
Mira menambahkan bahwa sistem digital memungkinkan data penerima diperbarui secara berkala sehingga bantuan lebih akurat.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan bansos digital, karena seluruh layanan resmi hanya menggunakan domain go.
>>> Krisis Gaza Perburuk Kondisi Ribuan Pasien Hipertensi
id.
