unique visitors counter
⌂ Beranda News Komdigi Uji Coba Digitalisasi Bansos Lewat Infrastruktur Publik

Komdigi Uji Coba Digitalisasi Bansos Lewat Infrastruktur Publik

Komdigi Uji Coba Digitalisasi Bansos Lewat Infrastruktur Publik
Ilustrasi digitalisasi bansos dengan infrastruktur publik
A A Ukuran Teks16px

Validasi informasi administrasi dapat diakses secara langsung oleh otoritas yang memiliki wewenang khusus. Mekanisme ini menyederhanakan indikator penilaian kelayakan penerima bantuan melalui sistem elektronik.

>>> Paus Leo XIV Serukan Regulasi Ketat AI dalam Ensiklik Pertamanya

"Di balik sistem tersebut, portal Perlinsos ini yang terhubung dengan berbagai sumber data melalui SPLP, kemudian data dipertukarkan dan yang sebagaimana terlihat, kita bisa melihat sebagian besar data itu sebetulnya kebutuhannya hanya jawabannya ya atau tidak," tambahnya.

IN2

Uji Coba di Banyuwangi dan Rencana Perluasan

Uji coba perdana skema digital ini sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi.

Agenda tersebut berjalan dalam dua fase utama, yakni tahap pendaftaran pada September 2025 serta fase penyanggahan pada Maret hingga April 2026.

Evaluasi dari wilayah percontohan tersebut memberikan data penting bagi pemerintah untuk mematangkan tata kelola.

in2

Berdasarkan hasil evaluasi, jangkauan proyek percontohan ini siap diperluas ke 42 kabupaten dan kota lain.

"Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap mulai bulan Juni 2026, jadi mulai bulan depan," imbuhnya.

Implementasi perluasan sistem berskala nasional ini melibatkan kolaborasi lintas sektor bersama sejumlah kementerian dan lembaga tinggi negara. Setiap institusi memegang peranan spesifik sesuai dengan kewenangan sektoral mereka.

Mira menyebutkan lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya di antaranya Kemensos memegang proses bisnis sebagai pemilik program, Bapenas memastikan tata kelola data, Kemendagri memperkuat identitas kependudukan digital, Komdigi memfasilitasi pertukaran data, BSSN mengawal keamanan, dan para pemilik data sektoral seperti Kementerian ATR/BPN, Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian Negara, PLN, BPJS, hingga Korlantas Polri menyediakan data pendukung untuk memperkuat verifikasi.

Seluruh pergerakan integrasi data ini dikawal oleh satu komite khusus demi menjamin keselarasan langkah di lapangan.

"Juga ada Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sebagai koordinator agar seluruhnya berjalan secara terpadu," pungkasnya.

Mira menambahkan bahwa portal Perlinsos yang terhubung dengan berbagai sumber data melalui SPLP memungkinkan pertukaran data secara efisien.

>>> Kunjungan Marco Rubio ke New Delhi: Peluang Perbaiki Hubungan AS-India

Sistem ini hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak untuk sebagian besar data yang diperlukan.

E
Tim Redaksi
Penulis: Eko Yulianto
📰 Update Terbaru