Pemerintah mulai memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memverifikasi ulang data 63,1 juta penerima manfaat.
Langkah ini diambil pada Kamis (11/6/2026) untuk memastikan efektivitas anggaran negara dan ketepatan sasaran program.
>>> Paus Leo ke Kepulauan Canary untuk Misi Bantu Migran
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa validitas data riil di lapangan menjadi kunci utama pencegahan pemborosan anggaran.
Proses pembenahan ini dijalankan bersamaan dengan penataan manajemen di internal Badan Gizi Nasional (BGN).
"Informasi terakhir sampai sekarang laporan dari BGN ada 63,1 juta penerima manfaat, ini yang dipastikan.
Ya, 63 juta ini betul apa tidak, ini juga akan diperlukan data pendataan," kata Zulkifli Hasan.
>>> Bill Gates Akui Pertemuan dengan Jeffrey Epstein sebagai 'Kesalahan Besar'
Pemerintah menemukan indikasi ketidaktepatan sasaran karena adanya sekolah elit yang menerima bantuan. Sementara itu, kelompok masyarakat yang membutuhkan justru belum tersentuh.
"Nah, yang memerlukan belum dapat, tapi yang enggak perlu dapat. Nah, ini akan ditata lebih lanjut," ujarnya.
Fokus penajaman program kini diarahkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penataan menyeluruh ini diharapkan dapat membuat setiap alokasi dana APBN untuk sektor pangan menjadi lebih akuntabel.
Manajemen baru BGN diberikan ruang penuh untuk memperbaiki kendala implementasi di lapangan.
>>> Cara Sanggah Penerima Bansos 2026 Secara Online dan Offline
"Oleh karena itu, perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan Wakil Kepala dan tim yang baru untuk membenahi program yang sangat penting ini," tutur Zulkifli Hasan.
