Itu kan bukan perpipaan, itu ngirim pakai truk air dikirim, jadi sebagai ilustrasi," jelas Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Andika.
>>> Komdigi dan Kemensos Uji Coba Digitalisasi Bansos di Surabaya
Sistem perpipaan digital ini dirancang agar data antar-lembaga dapat saling terhubung secara langsung saat ada warga yang melakukan pendaftaran.
"Jadi sebetulnya sekarang prinsipnya adalah data ini bisa saling berkomunikasi satu sama lain on a real time manner.
Nah itu salah satu komponen penting," tambah Rahmat Andika.
Melalui metode tersebut, pengecekan langsung mengarah pada basis data mutakhir guna menghindari penggunaan data lama yang belum diperbarui.
"Nah itu sebetulnya ilustrasi SPLP kita atau Data Exchange Platform. Sehingga data ini tidak berpindah-pindah, tidak ada satu kumpulan data yang menjadikan itu malah potensial risk ya.
Jadi konsep satu data itu kan bukan artinya data disatukan, bukan. Tapi ada mekanisme, ada data kelola di mana data ini bisa integrated.
Nah inilah yang sedang kita coba menggunakan SPLP," tegas Rahmat Andika.
Akses real-time ini secara fungsional ditujukan untuk menghadirkan kemudahan, akurasi tinggi, serta akuntabilitas bagi seluruh masyarakat penerima manfaat.
"Jadi bayangkan SPLP ini perpipaan di tengah dari semua kolam yang tersebar.
Ada sistem perpipaan yang menghubungkan satu sama lain, real time manner, aman karena terlindungi oleh encryption method-nya BSSN, ringan juga jadinya," pungkas Rahmat Andika.
Integrasi sistem ini membuat masyarakat bisa menerima hasil verifikasi pada hari yang sama saat mendaftar, serta tetap diberikan hak mengajukan sanggahan jika diperlukan.
>>> Bapanas Siapkan Bansos Ayam dan Telur untuk Atasi Harga Anjlok
Platform ini menyatukan berbagai sumber data dari Dukcapil, BPS/DTSEN, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, BPJS Kesehatan, ATR/BPN, Korlantas/Samsat, dan BKN.
