Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerapkan sistem digitalisasi berupa interoperabilitas data untuk mempercepat proses verifikasi calon penerima bantuan sosial (bansos).
Langkah inovasi efisiensi birokrasi ini dipaparkan di Kelurahan Paksi, Surabaya, pada Jumat (12/6/2026).
>>> Lockdown di Pentagon Akibat Insiden Bahan Berbahaya
Proses verifikasi data warga yang mendaftar bansos kini terpangkas signifikan berkat pemanfaatan teknologi tersebut.
Pengondisian data yang terintegrasi memotong waktu tunggu verifikasi dari yang dulunya hingga tiga bulan menjadi kurang dari tiga menit.
Penerapan teknologi modern ini memanfaatkan Digital Public Infrastructure (DPI) yang disokong oleh dua komponen utama.
Komponen tersebut adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Kementerian Dalam Negeri serta Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) kelolaan Komdigi.
"Jadi kalau peran Komdigi ini, kami istilahnya menyediakan jalan tol terkait dengan data, jadi semua data yang ada di kementerian atau lembaga itu semua bisa disatukan dan diakses secara mudah," kata Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya.
Otoritas terkait menekankan aspek akurasi data dalam perlindungan sosial berskala nasional sangat krusial agar tidak ada warga berhak yang terlewat.
"Jadi benar-benar verifikasi ini karena penting ya, karena yang pasti warga tujuannya adalah yang memang berhak mendapatkan jangan sampai justru terlempar dari daftar yang sudah terverifikasi," tambah Fifi Aleyda Yahya.
Mekanisme SPLP dan Percepatan Verifikasi
Mekanisme kerja SPLP berperan menjembatani pertukaran data antar-instansi secara aman dan cepat tanpa memindahkan kumpulan data secara fisik.
"Yang selama ini kita sulit miliki adalah sistem perpipaan yang efektif.
Jadi sistem perpipaan bukan tiap kali ada yang butuh data, eh minta dong air dari kolammu kirim ke saya.
