Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menangani 9.263 kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) di ruang digital Indonesia sejak 20 Oktober 2024 hingga 14 Juni 2026.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa dari total tersebut, 9.109 pelanggaran terjadi melalui situs web ilegal.
>>> 47 Kode Redeem FC Mobile 19 Juni 2026: Klaim Paket VIP Sebelum Buru Del Piero
"Situs web independen masih menjadi kanal utama distribusi konten bajakan yang mengancam keberlangsungan industri kreatif nasional dan ekosistem digital Indonesia," ujar Alexander dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).
Ancaman Semakin Terorganisir
Menurut Alexander, pelanggaran HKI saat ini tidak lagi sekadar penyebaran konten ilegal, tetapi telah menjadi ancaman nyata terhadap perekonomian kreatif nasional.
Ia menambahkan bahwa pola pelanggaran semakin terorganisir dan masif, terutama melalui situs web ilegal yang terus berganti domain baru.
Fenomena pergantian domain secara cepat membuat pelaku pembajakan sulit dilacak dan ditindak.
Komdigi pun terus meningkatkan kapasitas pengawasan digital, memperkuat kerja sama dengan platform teknologi, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat penanganan pelanggaran.
>>> BABYMONSTER Jadi Wajah Baru Oppo Reno16 Series, Intip Fitur AI dan Kameranya
"Negara harus hadir untuk memastikan para kreator mendapatkan perlindungan yang layak atas karya mereka," tegas Alexander.
Strategi 'Follow the Money'
Upaya pemberantasan pembajakan digital juga mendapat dukungan dari industri.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI), Elvira Lestari, mengatakan pihaknya mengembangkan strategi baru yang berfokus pada pemutusan sumber pendapatan situs ilegal.
"Data menunjukkan 98 persen pelanggaran HKI terjadi di situs web. Ini adalah tantangan besar bagi kami.
Strategi AVISI ke depan akan berfokus pada 'Follow the Money'," ujar Elvira.
>>> 46 Kode Redeem FF Terbaru 19 Juni 2026: Bocoran Hadiah Misteri Bawah Laut dan Skin SG2 Gratis
Sementara itu, pelanggaran melalui platform media sosial dinilai lebih terkendali berkat sistem pelaporan dan moderasi yang ketat.
