Polemik penyaluran gas murah untuk industri melalui program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) kembali mencuat pada pertengahan 2026.
Pasokan gas pipa yang menjadi tulang punggung program tersebut mengalami penurunan drastis.
Data Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) menunjukkan realisasi pasokan gas pipa HGBT hanya mencapai 46% dari alokasi awal pada awal 2026.
Angka itu terus merosot hingga hanya mampu menutup sekitar 27,5% dari kebutuhan.
Untuk menutup kekurangan, pelaku usaha terpaksa membeli liquefied natural gas (LNG) komersial yang telah diregasifikasi.
Akibatnya, harga gas yang dibayar industri melonjak drastis menjadi US$20–US$23 per MMBtu.
Kenaikan hingga 285% dari tarif dasar HGBT sebesar US$7 per MMBtu itu menempatkan sektor manufaktur dalam posisi terjepit.
Kondisi ini memicu potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) sekitar 55.000 karyawan.
Diskon LNG sebagai Solusi Darurat
Menanggapi krisis, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan diskon harga LNG menjadi US$13 per MMBtu.
Kebijakan ini berlaku hingga 31 Desember 2026.
Langkah tersebut diklaim tidak akan mengurangi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor hulu migas.
Namun, diskon LNG dinilai berpotensi memengaruhi hasil lelang 75 blok migas yang sedang berlangsung.
Krisis gas industri ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada daya saing manufaktur nasional.
Para pelaku usaha berharap pasokan gas pipa segera pulih agar harga kembali ke level HGBT.
