Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial menjadi 100 kabupaten/kota.
Usulan ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).
>>> Pakar: Harga Minyak Rusia Belum Tentu Murah Meski Ada Kesepakatan G2G
Saat ini, uji coba digitalisasi bansos baru berjalan di 43 kabupaten/kota di 26 provinsi.
Penambahan cakupan ini bertujuan untuk menguji keandalan sistem sebelum diterapkan secara nasional pada Oktober hingga November tahun ini.
Luhut menjelaskan, piloting yang berjalan di 43 kabupaten/kota melibatkan 140 ribu agen untuk menjangkau 38,7 juta jiwa.
Jumlah ini akan terus bertambah seiring penambahan lokus piloting.
Tahap berikutnya, penambahan lokus akan berfokus pada wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
>>> Apple Siapkan Dua Upgrade Besar di Chip A20 iPhone 18 Pro
Untuk memastikan kelancaran usulan tersebut, Luhut mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia meminta dukungan Mendagri agar seluruh kepala daerah aktif berkoordinasi dan mengawal jalannya program.
Rangkaian proses pengumuman data penerima bansos yang layak direncanakan berlangsung akhir tahun hingga awal tahun depan. Masyarakat juga diberi ruang untuk mengajukan sanggahan jika menemukan ketidaksesuaian data.
"Mekanisme ini penting agar publik ikut mengawasi, memperbaiki, dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Secanggih apapun teknologi, hanya akan bernilai jika digunakan untuk membuat sistem yang hadir lebih dekat dan melayani masyarakat secara merata," kata Luhut.
Pemerintah berupaya memangkas kendala administratif agar masyarakat yang kesulitan tidak perlu menunggu lama untuk menerima bantuan.
>>> 5 Rekomendasi HP Oppo Kamera Premium, Hasil Foto Super Jernih
Transformasi digital diharapkan mendekatkan pemerintah dengan publik demi pelayanan yang adil dan transparan.
