Solusinya, pemerintah menerapkan sistem kerja bergilir agar loket layanan tidak pernah kosong meski sebagian petugas sedang istirahat.
Tidak semua instansi memiliki pola jam kerja seragam saat Ramadan.
Sebagian unit kerja berbasis shift diberi ruang menyesuaikan jadwal sendiri, asalkan total jam kerja efektif mingguan tetap terpenuhi.
Dampak Perubahan Jam Kerja bagi PNS dan Masyarakat
Perubahan pola jam kerja ini berimbas langsung pada cara ASN mengatur waktu kerja sekaligus cara masyarakat mengakses layanan publik.
Sistem berbasis output membuat kinerja individu lebih terukur lewat presensi digital dan capaian target, bukan sekadar jam duduk di kantor.
Bagi masyarakat, jadwal buka layanan instansi tertentu bisa bergeser mengikuti pola shift atau jam fleksibel yang diterapkan tiap daerah.
Karena itu, mengecek jadwal layanan sebelum datang ke kantor pemerintah jadi kebiasaan baru yang perlu dibangun.
Di sisi lain, kebijakan fleksibel ini juga menjadi strategi pemerintah daerah menekan beban operasional kantor di tengah keterbatasan anggaran.
Wali Kota Ambon menilai pola kerja bergilir efektif menjaga kinerja birokrasi sambil menyesuaikan tambahan penghasilan pegawai.
Ke depan, arah kebijakan ini kemungkinan besar akan terus diperluas ke lebih banyak instansi daerah.
>>> Bansos 1888 Bukan Bantuan Resmi, Ini Fakta yang Wajib Diketahui
ASN yang cepat beradaptasi dengan sistem presensi digital dan budaya kerja berbasis hasil akan lebih diuntungkan dalam penilaian kinerja maupun jenjang karier.
