Presiden Lebanon Joseph Aun dijadwalkan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (22/7) di Washington.
Pertemuan ini menjadi puncak kunjungan empat hari Aun ke AS.
Kunjungan ini bertujuan mendorong terciptanya stabilitas jangka panjang di Lebanon pasca konflik berkepanjangan antara Israel dan kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran.
Pertemuan Aun dengan Trump terjadi di tengah perundingan langsung yang jarang terjadi antara Lebanon dan Israel, yang dimediasi oleh Washington.
Lebanon berharap perundingan ini menghasilkan penarikan pasukan Israel dari wilayah selatan Lebanon yang masih diduduki.
Lebanon juga ingin militer negaranya mendapat dukungan untuk menguasai penuh wilayah yang sebelumnya dikuasai Hizbullah.
Kesepakatan Kerangka Kerja
Pada 26 Juni lalu, Lebanon dan Israel mengumumkan "kesepakatan kerangka kerja" yang mengatur penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan serta pelucutan senjata Hizbullah.
Kesepakatan ini juga mencakup langkah menuju perjanjian damai antara kedua negara yang belum memiliki hubungan diplomatik resmi dan secara nominal dalam keadaan perang selama hampir 80 tahun sejak berdirinya Israel.
Departemen Luar Negeri AS pada Senin (21/7) mengumumkan dimulainya operasi di tiga desa yang dianggap sebagai "zona percontohan".
Ketiga desa tersebut adalah Froun, Srifa, dan Zawtar al-Gharbieh, yang saat ini tidak berada di bawah kendali militer Israel.
Baik militer Lebanon maupun Israel, serta pimpinan politik kedua negara, belum mengeluarkan pernyataan terkait pengumuman tersebut.
Dukungan AS untuk Kesepakatan
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bertemu dengan Aun pada Minggu (20/7) dan menyatakan bahwa Washington akan terus mendukung kesepakatan Lebanon serta implementasi penuhnya.
Rubio menyebut pertemuan itu "sangat positif" dan memperingatkan bahwa Lebanon "tidak akan pernah sepenuhnya damai" selama masalah Hizbullah belum terselesaikan.
"Bagaimana Anda menggantikan Hizbullah?
Anda mengalahkan dan menggantinya dengan pemerintah yang cukup kuat untuk menjadi satu-satunya kekuatan bersenjata di negara itu," kata Rubio usai pertemuan.
Para skeptis di Lebanon khawatir konfrontasi militer dengan Hizbullah dapat memicu perang saudara.
Pejabat pemerintah juga mendesak investasi di infrastruktur negara yang rusak untuk memperkuat negara yang lemah, hal yang juga disuarakan Rubio.
"Ini bukan hanya soal militer," tambah Rubio. "Ini tentang bagaimana kita dapat menarik lebih banyak investasi AS dan internasional ke Lebanon."
Militer Lebanon pekan lalu meningkatkan kehadirannya di beberapa wilayah yang diperkirakan akan termasuk dalam zona percontohan, termasuk tiga desa tersebut, dengan patroli dan pendirian pos pemeriksaan.
Meskipun pembicaraan baru-baru ini di Roma mengindikasikan implementasi kesepakatan akan segera dimulai, pasukan Israel belum menarik diri dari wilayah yang dikuasai.
Pejabat Israel mengatakan mereka berencana mempertahankan pasukan jangka panjang di "zona keamanan" di Lebanon selatan.
Hizbullah menolak perundingan langsung yang dimediasi AS dan sebaliknya mendukung pembicaraan Washington dengan sekutu utama mereka, Iran, untuk mengakhiri perang.
Hizbullah menjadikan penghentian perang di Lebanon sebagai syarat untuk memulihkan ketenangan.
Pemerintah Lebanon yang berkuasa pada awal 2025 dengan platform reformis berjanji melucuti semua kelompok non-negara termasuk Hizbullah.
Pemerintah menyalahkan Hizbullah karena menyeret negara itu ke dalam perang baru dengan Israel pada Maret lalu, ketika kelompok militan tersebut menembakkan beberapa roket ke Israel utara setelah AS dan Israel menyerang Iran.
Namun, kepemimpinan Beirut mengkritik invasi darat Israel dan kampanye udara besar-besaran yang menewaskan lebih dari 4.000 orang dan mengungsikan 1,2 juta lainnya.
Di tengah oposisi politik yang kuat dari Hizbullah dan sekutunya, kepemimpinan Lebanon menegaskan bahwa penarikan Israel dan dukungan keuangan internasional untuk tentara Lebanon yang kekurangan dana sangat penting untuk solusi keamanan yang berkelanjutan.
