China memanggil duta besar Filipina pada Selasa (21/7) setelah terjadi bentrokan di karang sengketa Laut China Selatan.
Insiden itu memicu kecaman dari Manila dan sekutu-sekutunya.
>>> Houthi Umumkan Embargo Maritim terhadap Arab Saudi di Bab al-Mandeb
Beijing mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan, jalur perdagangan global vital, meskipun ada putusan internasional yang menyatakan klaim itu tidak memiliki dasar hukum.
Beberapa negara di kawasan, termasuk Filipina, memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih dengan China.
Militer Filipina menuduh Penjaga Pantai China memukul seorang pelaut Filipina dengan pentungan pada Senin (20/7) saat mereka mendekati kapal kandas yang telah lama menjadi garnisun Filipina.
Kementerian Luar Negeri China pada Selasa mengatakan telah "memanggil segera" duta besar Filipina untuk menyampaikan protes keras atas "provokasi dan serangan yang disengaja Filipina di Karang Ren'ai", yang juga dikenal sebagai Second Thomas Shoal.
"Pihak Filipina yang memprovokasi lebih dulu, namun mereka membalikkan kesalahan, memutarbalikkan fakta, dan membesar-besarkan isu secara jahat," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri China.
Kecaman dari Sekutu Filipina
Sekutu utama Filipina mengecam bentrokan tersebut. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengecam "perilaku destabilisasi dan berbahaya" oleh China.
>>> Transaksi Saham Bank Kecil Tak Biasa, BEI Kirim Surat ke Emiten
Pernyataan Wong muncul setelah Washington mengecam "tindakan berbahaya dan agresif" Beijing.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio tiba di Manila pada Selasa untuk menghadiri KTT ASEAN yang beranggotakan 11 negara.
Rubio mengatakan ia terbuka untuk bertemu dengan mitranya dari China, Wang Yi, yang juga akan hadir dalam KTT ASEAN, meskipun pertemuan itu belum dikonfirmasi secara publik.
Keduanya bertemu tahun lalu di sela-sela pertemuan ASEAN di Kuala Lumpur dan lagi di Munich pada Februari.
Dalam opini yang dimuat di media Filipina pada Selasa, Rubio menegaskan komitmen Washington terhadap "kebebasan navigasi di Asia Tenggara" sambil menegaskan kembali payung pertahanan AS di kawasan itu.
"Kebebasan ini tidak dijamin.
>>> Kemnag Siapkan Kurikulum Anti-LGBTQ untuk Kelas 4 SD hingga SMA
Jika perairan ini jatuh ke bawah kendali kekuatan yang bersedia menggunakan perdagangan sebagai senjata geopolitik, baik AS maupun negara-negara ASEAN akan menghadapi ancaman serius baru terhadap kedaulatan, keamanan, dan masa depan ekonomi mereka," tulisnya, yang tampaknya menyinggung China.
