Wijaya membedah praktik rasuah bukan sebatas delik hukum formal, melainkan cermin krisis eksistensial akibat lebarnya jurang antara komitmen moral dan tindakan nyata birokrat.
Dalam perspektif ini, retorika pengabdian sering kali hanya menjadi selubung manipulasi ketika pernyataan verbal pelayan publik tidak lagi selaras dengan realitas implementasi di lapangan.
Ketidaksinkronan tersebut menciptakan celah gelap yang rawan eksploitasi, terutama di tengah kompleksitas rantai pasok logistik pangan nasional yang melibatkan perputaran anggaran serta kepentingan skala besar.
>>> Meta Didakwa Sengaja Membuat Anak Kecanduan Media Sosial
Dalam tradisi pemikiran Nusantara, khususnya Wawasan Berbudi Luhur, terdapat konsep fundamental mengenai Sangkan Paraning Dumadi.
Marhendi Wijaya membawa konsep filosofis ini ke ranah birokrasi yang sangat teknis melalui terminologi “Sangkan” dan “Patedhan”.
Secara sederhana, Sangkan adalah kesadaran akan asal-muasal bahwa jabatan, anggaran, dan kekuasaan adalah sebuah titipan atau amanah suci dari Tuhan yang disalurkan melalui negara.
Sementara itu, Patedhan adalah wujud pemberian atau manfaat yang seharusnya sampai ke tangan rakyat dengan utuh, bersih, dan tanpa celah.
Penelitian ini menerapkan pendekatan hermeneutika Gadamerian dan Ricoeur untuk membedah konstruksi makna para aktor birokrasi dalam implementasi program MBG.
Temuan riset tersebut merefleksikan realitas tajam bahwa praktik korupsi merupakan proses degradasi nilai yang terjadi secara gradual, bukan tindakan kriminal yang muncul seketika tanpa preseden.
Fenomena ini bermula dari erosi moral berskala kecil yang konsisten dibiarkan, hingga perlahan bertransformasi menjadi lubang penyimpangan sistemik yang meruntuhkan integritas pelayanan publik.
Penyimpangan tersebut bermula dari pemakluman atas praktik yang dianggap lazim dalam birokrasi, seperti manipulasi spesifikasi bahan pangan, penerimaan gratifikasi dari vendor, hingga pemotongan anggaran administrasi dengan dalih biaya operasional.
