Presiden Donald Trump mengusulkan pembayaran "dividen Trump" sebesar $5.000 kepada warga dewasa Amerika Serikat.
Usulan itu muncul jika Partai Republik tetap menguasai DPR dan Senat pada pemilu sela 3 November.
Pertanyaan utama yang muncul adalah dari mana uangnya berasal dan apakah janji ini legal.
Siapa penerima dan dari mana dananya?
Trump menyatakan cek akan diberikan kepada seluruh warga negara AS yang sudah dewasa. Jumlahnya sekitar 240 juta orang berdasarkan data Biro Sensus AS.
Total biaya yang dibutuhkan mencapai $1,2 triliun.
Wakil Presiden JD Vance menyarankan pemerintah bisa memakai pendapatan tarif yang meningkat akibat perang dagang Trump.
Kantor Anggaran Kongres memperkirakan pemerintah baru mengumpulkan $167 miliar pada tahun fiskal yang berakhir 30 September.
Angka itu jauh dari cukup untuk menutup biaya pembagian dividen. Pembayaran justru akan memperlebar defisit anggaran yang sudah mengkhawatirkan.
CBO memperkirakan pemerintah akan membelanjakan $2,1 triliun lebih besar dari pendapatan pada tahun fiskal ini. Proyeksi itu diperkirakan tumbuh seiring penuaan populasi.
Apakah legal dan bagaimana prosedurnya?
Kandidat memang rutin menjanjikan manfaat sebagai imbalan suara.
Pada kampanye presiden 2024, Trump menjanjikan keringanan pajak bagi lansia dan pekerja tip, lalu merealisasikannya lewat "One Big Beautiful Bill".
Kandidat Demokrat, termasuk Joe Biden, juga menjanjikan putaran ketiga cek bantuan COVID-19 pada pemilu khusus Georgia 2021. Janji itu terealisasi setelah mereka menguasai Kongres.
Mahkamah Agung AS pernah memutuskan janji serupa legal.
Dalam putusan bulat 1982, pengadilan membatalkan keputusan yang menganulir kemenangan pejabat Kentucky yang berjanji menghemat uang pajak dengan menurunkan gaji komisioner.
Elon Musk menawarkan peluang menang $1 juta pada 2024 bagi pemilih yang menandatangani petisi dukungan konstitusi. Tawaran itu menghadapi tantangan hukum yang belum selesai.
Menggugat dividen Trump di pengadilan akan sulit karena pemilih mungkin kesulitan membuktikan kerugian langsung.
Ya, Kongres harus meloloskan kebijakan ini. Konstitusi AS memberi Kongres kewenangan atas belanja.
Partai Republik menguasai DPR dan Senat dengan margin sempit, dan beberapa anggotanya sudah merespons positif.
Demokrat dipastikan menolak dan bisa memblokir di Senat yang butuh 60 suara untuk memajukan sebagian besar legislasi.
Republik bisa memakai proses anggaran kompleks untuk melewati Demokrat dan meloloskan RUU berdasarkan garis partai.
Mereka sudah berhasil dua kali sejak Trump kembali menjabat Januari 2025, tetapi kesulitan memajukan paket ketiga.
Waktu sebelum 3 November sangat sempit karena DPR hanya dijadwalkan bersidang satu minggu. Kongres juga bisa mencoba bertindak dalam sesi "lame-duck" setelah pemilu.
Pemerintah AS pernah memberi uang langsung ke warga.
Kongres menyetujui tiga pembayaran terpisah pada Maret 2020, Desember 2020, dan Maret 2021 sebagai bagian paket bantuan pandemi COVID-19.
Pembayaran itu masing-masing hingga $1.200, $600, dan $1.400 per dewasa, dengan pengurangan untuk berpenghasilan tinggi. Totalnya 476 juta pembayaran senilai $814 miliar menurut komite pengawas kongres.
Penyelidikan menemukan banyak masalah logistik, termasuk penipuan dan $1,4 miliar yang dikirim ke orang meninggal.
Studi ekonomi menunjukkan stimulus pandemi berkontribusi pada kenaikan inflasi karena mendorong permintaan konsumen. Pembayaran itu juga mengangkat pasar saham dengan lonjakan volume perdagangan ritel setelah setiap gelombang stimulus.
Dividen Trump bisa mengacaukan pasar obligasi jika dibiayai utang. Banjir utang Treasury baru dan kekhawatiran inflasi dapat menekan harga obligasi dan melonjakkan imbal hasil.
Itu bisa menaikkan biaya pinjaman pemerintah dan menekan anggaran AS yang pembayaran bunganya sudah melebihi belanja militer.
Imbal hasil obligasi Treasury 10 tahun naik ke 4,91 persen pada Kamis saat investor menilai usulan Trump.
Trump pernah menjanjikan dividen $2.000 pada November 2025 terkait pendapatan tarif dan menyebut tidak berlaku untuk orang kaya, meski tidak ada tindak lanjut.
Trump berhasil mengirim "dividen pejuang" sekali sebesar $1.776 kepada sekitar 1,45 juta anggota militer pada Desember 2025 dengan dana yang sudah disetujui Kongres.
Pada Kamis, Gedung Putih Trump menyatakan hampir 1 juta warga Amerika akan menerima pembayaran $500 untuk kelebihan biaya asuransi kesehatan Affordable Care Act.
