Presiden Donald Trump mengusulkan pembayaran "dividen Trump" sebesar $5.000 kepada warga dewasa Amerika Serikat.
Usulan itu muncul jika Partai Republik tetap menguasai DPR dan Senat pada pemilu sela 3 November.
Pertanyaan utama yang muncul adalah dari mana uangnya berasal dan apakah janji ini legal.
Siapa penerima dan dari mana dananya?
Trump menyatakan cek akan diberikan kepada seluruh warga negara AS yang sudah dewasa. Jumlahnya sekitar 240 juta orang berdasarkan data Biro Sensus AS.
Total biaya yang dibutuhkan mencapai $1,2 triliun.
Wakil Presiden JD Vance menyarankan pemerintah bisa memakai pendapatan tarif yang meningkat akibat perang dagang Trump.
Kantor Anggaran Kongres memperkirakan pemerintah baru mengumpulkan $167 miliar pada tahun fiskal yang berakhir 30 September.
Angka itu jauh dari cukup untuk menutup biaya pembagian dividen. Pembayaran justru akan memperlebar defisit anggaran yang sudah mengkhawatirkan.
CBO memperkirakan pemerintah akan membelanjakan $2,1 triliun lebih besar dari pendapatan pada tahun fiskal ini. Proyeksi itu diperkirakan tumbuh seiring penuaan populasi.
Apakah legal dan bagaimana prosedurnya?
Kandidat memang rutin menjanjikan manfaat sebagai imbalan suara.
Pada kampanye presiden 2024, Trump menjanjikan keringanan pajak bagi lansia dan pekerja tip, lalu merealisasikannya lewat "One Big Beautiful Bill".
Kandidat Demokrat, termasuk Joe Biden, juga menjanjikan putaran ketiga cek bantuan COVID-19 pada pemilu khusus Georgia 2021. Janji itu terealisasi setelah mereka menguasai Kongres.
Mahkamah Agung AS pernah memutuskan janji serupa legal.
Dalam putusan bulat 1982, pengadilan membatalkan keputusan yang menganulir kemenangan pejabat Kentucky yang berjanji menghemat uang pajak dengan menurunkan gaji komisioner.
