Pakar hak asasi manusia yang ditugaskan Dewan HAM PBB menyatakan menemukan dasar kuat untuk meyakini Amerika Serikat melakukan kejahatan perang dalam dua serangan di Iran.
Temuan itu mencakup serangan terhadap sebuah sekolah di Kota Minab, Iran selatan, menurut laporan yang diterbitkan Kamis.
Dalam laporan yang sama, para pakar juga menuduh pemerintah teokratis Iran menjalankan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap rakyatnya sendiri.
Laporan tersebut tidak mengikat, tetapi menambah kumpulan bukti internasional soal dugaan kejahatan dalam perang di Iran.
Temuan itu pada akhirnya berpotensi dipakai dalam upaya mencapai keadilan di pengadilan internasional.
Misi pencari fakta untuk Iran diketuai ahli hukum Sara Hossain dari Bangladesh dan terdiri atas para pakar independen.
Misi itu dibentuk pada 2022 oleh Dewan Hak Asasi Manusia, badan HAM tertinggi PBB yang berbasis di Jenewa.
Para pakar dijadwalkan menyampaikan temuan mereka kepada dewan beranggotakan 47 negara itu pada Senin.
Serangan yang Dinilai Tidak Pandang Sasaran
Misi pencari fakta internasional memusatkan temuan soal kejahatan perang AS pada dua serangan udara yang menewaskan sedikitnya 178 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.
Pada awal perang AS-Israel terhadap Iran pada Februari, sedikitnya satu misil AS menghantam Sekolah Shajareh Tayyebeh di Minab, menurut investigasi Associated Press.
Belum ada penghitungan final atas peristiwa itu, sementara media negara Iran menyebut 168 orang tewas dalam serangan tersebut, sebagian besar anak-anak.
Pernyataan PBB soal temuan tim menyebut misi menemukan dasar kuat untuk meyakini AS melakukan kejahatan perang berupa peluncuran serangan tidak pandang sasaran.
Serangan itu mengakibatkan hilangnya nyawa, cedera pada warga sipil, atau kerusakan pada objek sipil.
Departemen Luar Negeri AS tidak langsung menanggapi permintaan komentar dari Associated Press.
Dalam laporan mereka, para pakar menyimpulkan bangunan sekolah merupakan titik jatuh yang dimaksud.
Kerusakan yang timbul dinilai bukan akibat serangan menyimpang atau kerusakan sampingan dari serangan ke kompleks Garda Revolusi Iran di sebelah sekolah.
Pemerintahan Trump belum secara langsung menerima tanggung jawab atau merilis hasil investigasi Pentagon soal pemboman sekolah itu.
Tim bentukan PBB mendasarkan tuduhan pada dua serangan, salah satunya melibatkan misil Tomahawk yang menghantam sekolah yang dinilai teridentifikasi jelas.
Serangan lain memakai Precision Strike Missile yang menyebarkan pelet tungsten di kompleks olahraga dan kawasan permukiman yang juga teridentifikasi jelas di Kota Lamerd, Iran selatan, pada 28 Februari.
Tim bentukan PBB menyebut 22 pria dan perempuan sipil tewas, sementara Komando Pusat AS membantah bertanggung jawab atas serangan di Lamerd.
Tuduhan Kejahatan terhadap Kemanusiaan oleh Pemerintah Iran
Tim menemukan pembunuhan oleh aparat keamanan negara di Iran terjadi dalam skala yang mengejutkan.
Warga sipil menghadapi pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pemerintah mereka sendiri.
Aparat keamanan Iran disebut melakukan represi keras selama dua tahun terakhir dengan menembakkan senapan serbu ke arah kerumunan, memukuli pengunjuk rasa, dan menangkap tenaga kesehatan.
Para pakar menyebut tahanan menghadapi penyiksaan dan tidak mendapat pendampingan hukum, sehingga keluarga mereka tidak mengetahui keberadaan mereka.
Pemerintah Tehran juga meningkatkan penggunaan hukuman mati, dan lebih dari 70 orang, termasuk lima perempuan dan tiga anak laki-laki, berada dalam risiko eksekusi yang mengancam.
Laporan menyimpulkan banyak pelanggaran berat itu memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.
Unsur tersebut mencakup pembunuhan, pemenjaraan, penyiksaan, dan tindakan tidak manusiawi lain sebagai bagian serangan luas dan sistematis terhadap warga sipil.
Para pakar menilai Amerika Serikat dan Iran harus menghentikan semua pelanggaran dan kejahatan HAM serta memberikan reparasi penuh kepada korban.
Laporan yang dibangun dengan pendekatan berpusat pada korban itu didasarkan pada wawancara dengan 73 orang di dalam dan luar Iran.
Laporan juga memakai dokumentasi, citra satelit, materi foto dan video, serta informasi dari organisasi dan pakar yang dinilai kredibel.
Konflik yang masih berlangsung, pemadaman internet, dan kurangnya kerja sama penuh dari kedua pemerintah menghambat upaya tim memperoleh informasi.
Hampir tiga lusin permintaan informasi kepada pemerintah Iran tidak dijawab, begitu pula permintaan pada Juni kepada pemerintah AS untuk informasi dan pertemuan dengan pejabat.
