Iran berada dalam posisi sulit terkait penegakan aturan hijab.
Di tengah kondisi perang dan tekanan ekonomi, otoritas ragu mengambil tindakan tegas terhadap perempuan yang tidak mengenakan penutup kepala.
Sejak kematian Mahsa Amini pada 16 September 2022, penegakan aturan hijab dan berpakaian sopan memang melonggar. Massa turun ke jalan, dan aparat keamanan menindak protes dengan keras.
Lebih dari 500 orang tewas dan ribuan lainnya ditahan dalam tindakan tersebut. Namun, untuk menjaga ketenangan, otoritas memilih mundur dari penegakan aturan hijab.
Kini muncul pertanyaan apakah kondisi itu bisa dibalik. Kaum garis keras di pemerintahan Iran semakin menuntut penindakan terhadap kebiasaan berpakaian perempuan.
Namun, para pemimpin puncak memperingatkan agar tidak memicu kemarahan publik. Serangan Amerika Serikat, sanksi, dan blokade laut disebut mendorong ekonomi yang sudah lumpuh menuju kehancuran.
"Kami tidak bisa masuk ke front itu sebagaimana mestinya karena kondisi perang," kata Gholam Ali Haddad Adel, politikus dan ayah mertua Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei, pekan lalu dalam pernyataan publik tentang hijab.
Seorang aktivis dan mantan tahanan politik yang tinggal di Teheran, Pouran Nazemi, mengatakan perbedaan pendapat tentang hijab semakin tajam setelah perang dimulai.
"Mereka takut pada protes," ujarnya dalam panggilan telepon.
Perempuan Terus Mendorong Batas
Seorang mahasiswa berusia awal 20-an yang tinggal di kawasan utara Teheran yang makmur mengaku tidak memakai hijab.
Ia mengenakan pakaian yang menutupi sebagian besar lengan dan kakinya, dan merasa "terlalu banyak berpakaian".
Teman-temannya, katanya, keluar dengan atasan yang memperlihatkan bahu dan celana pendek selutut. Ia berbicara kepada The Associated Press dengan syarat anonim karena alasan keamanan.
