Iran berada dalam posisi sulit terkait penegakan aturan hijab.
Di tengah kondisi perang dan tekanan ekonomi, otoritas ragu mengambil tindakan tegas terhadap perempuan yang tidak mengenakan penutup kepala.
Sejak kematian Mahsa Amini pada 16 September 2022, penegakan aturan hijab dan berpakaian sopan memang melonggar. Massa turun ke jalan, dan aparat keamanan menindak protes dengan keras.
Lebih dari 500 orang tewas dan ribuan lainnya ditahan dalam tindakan tersebut. Namun, untuk menjaga ketenangan, otoritas memilih mundur dari penegakan aturan hijab.
Kini muncul pertanyaan apakah kondisi itu bisa dibalik. Kaum garis keras di pemerintahan Iran semakin menuntut penindakan terhadap kebiasaan berpakaian perempuan.
Namun, para pemimpin puncak memperingatkan agar tidak memicu kemarahan publik. Serangan Amerika Serikat, sanksi, dan blokade laut disebut mendorong ekonomi yang sudah lumpuh menuju kehancuran.
"Kami tidak bisa masuk ke front itu sebagaimana mestinya karena kondisi perang," kata Gholam Ali Haddad Adel, politikus dan ayah mertua Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei, pekan lalu dalam pernyataan publik tentang hijab.
Seorang aktivis dan mantan tahanan politik yang tinggal di Teheran, Pouran Nazemi, mengatakan perbedaan pendapat tentang hijab semakin tajam setelah perang dimulai.
"Mereka takut pada protes," ujarnya dalam panggilan telepon.
Perempuan Terus Mendorong Batas
Seorang mahasiswa berusia awal 20-an yang tinggal di kawasan utara Teheran yang makmur mengaku tidak memakai hijab.
Ia mengenakan pakaian yang menutupi sebagian besar lengan dan kakinya, dan merasa "terlalu banyak berpakaian".
Teman-temannya, katanya, keluar dengan atasan yang memperlihatkan bahu dan celana pendek selutut. Ia berbicara kepada The Associated Press dengan syarat anonim karena alasan keamanan.
Pada masa paling ketat, teokrasi Iran mewajibkan perempuan mengenakan syal penutup rambut dan pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh.
Polisi moral di jalanan telah mendenda, melecehkan, atau menangkap perempuan yang melanggar aturan.
Namun selama satu dekade terakhir, banyak perempuan menantang batas tersebut. Mereka menggeser syal untuk memperlihatkan lebih banyak rambut dan mengenakan pakaian yang lebih ketat.
Sejak 2022, banyak yang berhenti memakai hijab sepenuhnya. Bahkan lebih baru, perempuan di beberapa bagian Teheran memperlihatkan lengan, kaki, atau perut mereka.
Dalam tulisan yang diterbitkan Rabu, empat tahun setelah kematian Amini, surat kabar garis keras yang diawasi pemimpin tertinggi menyebut pelepasan hijab telah berkembang menjadi "promosi ketelanjangan dan permisifisme".
Laporan di Kayhan menyebutnya sebagai "ancaman keamanan".
Laporan itu menambahkan bahwa kepala yudikatif, Gholamhossein Mohseni-Ejei, menyerukan "tindakan bijak dan mendesak" soal hijab.
Kaum garis keras menggelar unjuk rasa malam di seluruh negeri yang dihadiri perempuan berpakaian hitam konservatif dan penutup kepala.
Namun bahkan di sana, beberapa perempuan tanpa hijab masih terlihat.
Garis Keras versus Pragmatis
Aturan hijab menjadi isu yang memecah kaum pragmatis dan garis keras di dalam teokrasi Iran.
Isu ini mirip dengan pertanyaan apakah akan bernegosiasi dengan Amerika Serikat atau meningkatkan perang.
Banyak seruan untuk menegakkan aturan hijab datang dari tokoh yang terkait dengan kantor pemimpin tertinggi. Namun tidak diketahui apakah itu mencerminkan sikap Khamenei.
Pemimpin tertinggi belum muncul di publik, juga tidak merilis rekaman audio atau video, sejak menggantikan ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas dalam serangan Israel pada 28 Februari.
Khamenei senior lama menyerukan penegakan tegas soal hijab.
Dalam khotbah pada 28 Agustus, seorang ulama terkemuka di kota suci Mashhad menggambarkan perempuan tanpa hijab dan orang lain yang ia sebut tidak religius sebagai kekuatan domestik yang bisa digunakan Amerika Serikat melawan Iran.
Ahmad Alamolhoda, pemimpin salat Jumat kota itu dan perwakilan pemimpin tertinggi di provinsi tersebut, menyerukan pejabat menggunakan "semua sumber daya" untuk mengekang perilaku semacam itu.
Beberapa tokoh konservatif dan media menyalahkan Presiden pragmatis Masoud Pezeshkian karena mencegah kebijakan hijab yang lebih ketat.
"Begitu kami mengatakan apa pun, mereka bilang ada perang, jangan buat masalah," kata Abdol Hossein Khosrowpanah kepada wartawan pekan lalu setelah pertemuan dengan pejabat soal hijab.
Khosrowpanah memimpin badan negara yang mengawasi universitas dan lembaga budaya yang dikendalikan pemimpin tertinggi.
Otoritas sempat menutup sementara beberapa kafe dan tempat publik di Teheran karena pelanggaran aturan hijab. Namun upaya itu tidak meluas.
Para pemimpin Iran berhati-hati, terutama menghadapi sanksi Amerika Serikat yang diperketat dan disebut bertujuan memicu kerusuhan populer.
Pada Januari, protes akibat kejatuhan mata uang berkembang menjadi pawai nasional yang menyerukan penggulingan Republik Islam.
Tindakan keras setelahnya menewaskan ribuan orang. Perempuan kini merasa bisa lolos dengan rambut terbuka bahkan di tempat yang dulu paling mereka waspadai.
Seorang penduduk Teheran berusia pertengahan 30-an mengaku baru-baru ini pergi tanpa hijab ke kantor pemerintah, tempat aturan hijab biasanya sangat ditegakkan.
Ia berbicara kepada AP melalui telepon dengan syarat anonim karena alasan keamanan.
Tiga perempuan di Teheran yang dihubungi AP mengatakan aparat keamanan tidak mengomentari ketiadaan hijab mereka saat melewati pos pemeriksaan jalan.
Pos itu sering melibatkan anggota Basij, pasukan sukarelawan yang menegakkan aturan moral dan digunakan untuk menumpas protes.
Kepala baru Basij, ulama garis keras Hossein Taeb, mantan kepala intelijen, memperingatkan pertemuan komandan pekan lalu bahwa isu hijab harus ditangani dengan cara yang tidak merusak "kohesi internal".
Hal itu dilaporkan kantor berita semi-resmi Mehr.
Itu menggemakan pernyataan Khamenei bulan lalu yang memprioritaskan perjuangan perang di atas isu lain. Perempuan masih menjadi sasaran tuduhan terkait moral.
Dalam video yang diunggah ke halaman Instagram-nya pada 19 Agustus, penyanyi Hiwa Seyfizade mengatakan ia dijatuhi hukuman empat tahun penjara setelah menggelar konser publik di ibu kota tahun lalu.
Hijab telah menjadi pilar kekuasaan ulama. Titik balik dalam sejarah modern Iran sering dikaitkan dengan isu hijab.
Monarki Iran memaksa perempuan melepas hijab dalam dorongan westernisasi masyarakat pada 1930-an. Setelah penggulingan shah pada 1979, hijab wajib menjadi prinsip yang menentukan kekuasaan ulama.
"Perempuan yang tidak memakainya, dalam arti tertentu, melakukan pembangkangan sipil terhadap pemerintah," kata Sedigheh Vasmaghi, pengacara dan mantan tahanan politik, melalui telepon dari Iran utara.
Kematian Amini dan perempuan lain yang menjadi sasaran pelanggaran berpakaian mendorong Vasmaghi melepas hijab pada 2023, setelah puluhan tahun memakainya.
Vasmaghi adalah sarjana hukum Islam dan banyak menulis tentang perempuan dalam Islam.
"Melepas hijab bukan hal yang mudah, terutama bagi orang seperti saya," jelasnya. Ia ditahan pada 2024 setelah secara terbuka berargumen bahwa tidak ada dasar hijab wajib dalam Islam.
Vasmaghi mengatakan ia khawatir otoritas bisa mencoba tindakan keras baru setelah perang. Namun ia mencatat upaya sebelumnya telah gagal.
"Orang-orang tidak akan kembali seperti dulu," kata aktivis Nazemi. "Mereka tidak mampu melakukannya."
