Dalam khotbah pada 28 Agustus, seorang ulama terkemuka di kota suci Mashhad menggambarkan perempuan tanpa hijab dan orang lain yang ia sebut tidak religius sebagai kekuatan domestik yang bisa digunakan Amerika Serikat melawan Iran.
Ahmad Alamolhoda, pemimpin salat Jumat kota itu dan perwakilan pemimpin tertinggi di provinsi tersebut, menyerukan pejabat menggunakan "semua sumber daya" untuk mengekang perilaku semacam itu.
Beberapa tokoh konservatif dan media menyalahkan Presiden pragmatis Masoud Pezeshkian karena mencegah kebijakan hijab yang lebih ketat.
"Begitu kami mengatakan apa pun, mereka bilang ada perang, jangan buat masalah," kata Abdol Hossein Khosrowpanah kepada wartawan pekan lalu setelah pertemuan dengan pejabat soal hijab.
Khosrowpanah memimpin badan negara yang mengawasi universitas dan lembaga budaya yang dikendalikan pemimpin tertinggi.
Otoritas sempat menutup sementara beberapa kafe dan tempat publik di Teheran karena pelanggaran aturan hijab. Namun upaya itu tidak meluas.
Para pemimpin Iran berhati-hati, terutama menghadapi sanksi Amerika Serikat yang diperketat dan disebut bertujuan memicu kerusuhan populer.
Pada Januari, protes akibat kejatuhan mata uang berkembang menjadi pawai nasional yang menyerukan penggulingan Republik Islam.
Tindakan keras setelahnya menewaskan ribuan orang. Perempuan kini merasa bisa lolos dengan rambut terbuka bahkan di tempat yang dulu paling mereka waspadai.
Seorang penduduk Teheran berusia pertengahan 30-an mengaku baru-baru ini pergi tanpa hijab ke kantor pemerintah, tempat aturan hijab biasanya sangat ditegakkan.
Ia berbicara kepada AP melalui telepon dengan syarat anonim karena alasan keamanan.
Tiga perempuan di Teheran yang dihubungi AP mengatakan aparat keamanan tidak mengomentari ketiadaan hijab mereka saat melewati pos pemeriksaan jalan.
Pos itu sering melibatkan anggota Basij, pasukan sukarelawan yang menegakkan aturan moral dan digunakan untuk menumpas protes.
