Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mengusulkan perluasan peran keamanan maritim negaranya di Selat Hormuz, namun menegaskan Korea tidak akan terlibat dalam perang.
Seorang pakar Amerika Serikat menilai langkah itu sebagai kontribusi yang realistis dan konstruktif, tetapi belum tentu cukup memuaskan Presiden Donald Trump.
Penilaian tersebut disampaikan Scott Snyder, presiden dan CEO Korea Economic Institute of America (KEI), yang lama mengkaji aliansi dan keamanan Korea Selatan-Amerika Serikat.
Menurut Snyder, pendekatan Lee sejalan dengan cara Korea Selatan merespons permintaan serupa dari Amerika Serikat pada masa lalu.
“Sesuatu seperti itu merupakan tawaran yang realistis dan konstruktif dari Korea Selatan, tetapi menurut logika Presiden Trump kontribusi terbatas semacam itu mungkin tidak lolos,” kata Snyder kepada The Korea Times.
Lee menyatakan pada Jumat bahwa Korea Selatan tidak akan mengerahkan pasukan atau aset militer yang dapat menyeret negara itu ke dalam perang.
Namun, ia mengonfirmasi Seoul sedang mempertimbangkan memperkuat peran Unit Cheonghae untuk melindungi kapal dagang Korea, jalur pelayaran minyak, dan warga negaranya.
Pengalaman Unit Cheonghae dan Dinamika di Hormuz
Snyder mencatat Korea Selatan pernah merespons permintaan Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan.
Namun, kontribusinya sebagian besar terkait upaya stabilisasi pascakonflik yang didukung PBB, bukan partisipasi bilateral dalam konflik aktif.
Unit Cheonghae sendiri memiliki pengalaman lebih dari satu dekade dalam operasi antipembajakan dan keamanan maritim multinasional.
Apakah misi yang diperluas akan memuaskan Washington bisa bergantung pada perkembangan situasi, kata Snyder.
“Dalam keadaan normal, misi seperti itu akan dihargai dan diinginkan, tetapi situasi di Selat Hormuz tetap dinamis dan tidak dapat diprediksi,” ujarnya.
