Bank Indonesia mengumumkan rencana perluasan konektivitas QRIS antarnegara ke Timor Leste dan Hong Kong.
Langkah ini disampaikan dalam gelaran FEKDI x IFSE 2026 di Jakarta Convention Center pada Sabtu, 26 September 2026.
Perluasan sistem pembayaran lintas negara tersebut ditargetkan mulai meluncur pada tahun mendatang setelah proses uji coba atau sandboxing rampung dilakukan pada tahun ini.
Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat konektivitas ekonomi digital regional sekaligus mempermudah mobilitas wisatawan antarnegara dalam melakukan transaksi.
"Pertama perluasan QRIS Antarnegara.
Selain enam negara yang sudah saya sampaikan, ada dua lagi yang sudah selesai tanda tangan kemarin, yaitu dengan Timor-Leste dan segera dengan Hong Kong Monetary Authority," kata Aida S.
Budiman, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.
Tiga Strategi Dorong Ekonomi Digital
Pengembangan ekonomi dan keuangan digital antarnegara juga terus ditingkatkan melalui tiga strategi utama.
Strategi tersebut meliputi integrasi pembayaran berbasis pengenalan wajah serta penguatan Local Currency Transaction.
"Bank Indonesia akan terus mendorong EKD antar negara ini dengan tiga cara. Yang pertama tentunya perluasan QRIS antar negara," kata Aida S.
Budiman.
Skema pembayaran berbasis wajah dikembangkan melalui konsorsium regional yang melibatkan empat negara anggota ASEAN dan India guna mengoptimalkan konektivitas BI-FAST.
"Kemudian juga kita memastikan juga dengan yang namanya pengembangan face payment melalui proses Nexus.
Ini adanya di regional, kita bersama-sama dengan empat ASEAN ditambah India untuk menggunakan BI-Fast," kata Aida S. Budiman.
Mekanisme Local Currency Transaction saat ini telah mencakup tujuh negara mitra dan sedang diperluas ke tiga kawasan baru untuk menopang sektor perdagangan serta investasi.
"Sekarang ini sudah ada tujuh, dan nanti akan terus kita lakukan dengan Local Currency Transaction, sehingga ekosistem kita tadi akan terhubung, tidak saja untuk retail, UMKM tapi juga untuk perdagangan dan investasi," kata Aida S.
Budiman.
Secara akumulasi, nilai transaksi Local Currency Transaction Indonesia menyentuh angka ekuivalen 49,4 miliar dolar AS pada periode Januari hingga Agustus 2026.
Sementara di dalam negeri, adopsi QRIS mencatatkan kenaikan signifikan dengan total pengguna mencapai 67 juta orang di seluruh wilayah Indonesia.
Peningkatan adopsi transaksi digital ini berdampak pada pertumbuhan uang kartal yang mulai melambat, terutama di kawasan perkotaan.
"Kalau kita lihat, memang masih tumbuh tapi mulai terus melambat. Kenapa?
Karena Indonesia ini kan sangat luas. Dan wilayahnya kan sangat pulau-pulau kita ada daerah-daerah yang terdepan, terluar gitu kan.
Tentunya ini kan mereka juga masih butuh uang-uang cash.
Mungkin juga ada, mungkin sinyal masih belum semuanya kan juga masih ada beberapa yang di blank spot," kata Destry Damayanti, Gubernur Bank Indonesia.
Meskipun mayoritas masyarakat mulai beralih ke metode pembayaran nontunai, uang kertas dan logam tetap berlaku secara sah di seluruh wilayah hukum Indonesia.
"QRIS kalau kita lihat sekarang penggunanya sudah 67 juta. Artinya sudah seperempat dari penduduk Indonesia yang menggunakan QRIS.
Jadi tentu saja kalau kita lihat, karena banyak menggunakan sistem digital, sehingga penggunaan cash kan terbatas.
Nah, jadi kita bisa lihat di beberapa event kalau kita sekarang belanja di pasar itu mereka lebih suka pakai QRIS kan ketimbang menggunakan cash," kata Destry Damayanti.
Bank Indonesia meminta pedagang dan pelaku usaha untuk tetap menyediakan opsi pembayaran tunai bagi konsumen yang membutuhkan.
"Kita tetap tidak melarang orang kalau menggunakan cash, karena tetap bahwa payment di kita ini kan ada digital atau melalui cash.
Jadi, buat para merchant juga walaupun ada yang memang mereka ingin bayar cash ya mereka harus bisa menerima.
Tapi faktanya preferensi masyarakat memang sekarang mengarah kepada digital payment," kata Destry Damayanti.
Perkembangan sistem pembayaran digital juga terlihat di Kalimantan Timur, dengan jumlah pengguna QRIS mencapai 948.300 pihak pada triwulan II 2026.
"Perkembangan tersebut menunjukkan penerimaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pembayaran digital terus meluas," kata Bayuadi Hardiyanto, Deputi Kepala Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur.
Infrastruktur pembayaran daerah mencatat nominal transaksi Real Time Gross Settlement sebesar Rp15,26 triliun dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia sebesar Rp2,34 triliun pada Juli 2026.
"Bank Indonesia terus mendorong ekosistem pembayaran yang aman, efisien dan inklusif, sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan aktivitas ekonomi di daerah," kata Bayuadi Hardiyanto.
