Pemerintah bersama DPR RI menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan ini diambil untuk menghadapi ketidakpastian global sekaligus mempercepat agenda pembangunan nasional.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikannya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (29/9/2026).
Kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif dengan defisit anggaran 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 3.435,1 triliun, sementara belanja negara dipatok Rp 4.106,3 triliun.
Pembiayaan inovatif disiapkan sebesar Rp 671,2 triliun.
Suahasil menegaskan arsitektur RAPBN 2027 didesain untuk menjawab dua kebutuhan sekaligus.
Yakni merespons ketidakpastian global dan mempercepat pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal.
Ia menambahkan bahwa angka-angka tersebut bukan sekadar target fiskal.
Di baliknya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan dan memastikan setiap rupiah dikelola hati-hati.
Alokasi Prioritas dan Program Utama
Alokasi anggaran pendidikan mencapai Rp 824 triliun.
Dana ini digunakan untuk Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, serta pengembangan talenta melalui LPDP.
Suahasil menyebut alokasi pendidikan bukan hanya memenuhi amanat konstitusi, tetapi investasi langsung untuk masa depan generasi Indonesia.
Perlindungan sosial mendapat Rp 539,7 triliun untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan.
Program yang tercakup antara lain PKH, bantuan pangan, Kartu Sembako, dan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 195,3 triliun disiapkan untuk memperkuat swasembada pangan serta mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera.
Transfer ke Daerah ditingkatkan menjadi Rp 735 triliun guna memastikan pembangunan dan pelayanan publik merata.
Suahasil menyatakan APBN dan APBD adalah satu kesatuan yang bekerja dalam satu tarikan napas.
APBN 2027 difokuskan mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan satu program pendukung enabler.
Cakupannya meliputi 60 program kerja, antara lain kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, serta penurunan kemiskinan.
Program pendukung mencakup penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
Suahasil menjelaskan berbagai agenda pembangunan dapat berjalan efektif apabila ditopang APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan.
Caranya melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pembiayaan yang inovatif dan terukur.
