Di saat pembalut di Indonesia ditegaskan Direktorat Jenderal Pajak sebagai barang kena pajak berbeban PPN efektif 11 persen, 14 negara dan wilayah dalam daftar ini justru bergerak ke arah sebaliknya — mayoritas menggratiskan produk menstruasi, dengan model yang berbeda-beda.
Model Paling Radikal: Gratis untuk Siapa Saja yang Butuh
Skotlandia memimpin: Period Products (Free Provision) (Scotland) Act 2021, berlaku 15 Agustus 2022, mewajibkan pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan menyediakan produk menstruasi gratis bagi siapa pun yang membutuhkannya — di sekolah, pusat komunitas, klub pemuda, hingga apotek peserta. Di luar itu ada eksperimen ruang publik Seoul, Korea Selatan, yang sejak Oktober 2018 menguji pembagian gratis di 10 lokasi publik (negara ini juga punya hak cuti menstruasi sejak 2001).
Model Arus Utama: Gratis di Sekolah
Selandia Baru menggratiskan produk menstruasi di sekolah secara nasional sejak 2021 (diumumkan PM Jacinda Ardern, Februari 2021). Pola serupa berjalan di negara bagian Victoria, Australia (2020; New South Wales menyusul dengan uji coba Maret 2021); di Amerika Serikat lewat aturan kota/negara bagian (New York City 2016, New Hampshire 2019, Virginia, Washington mulai tahun ajaran 2022–2023, Illinois 2021 termasuk penampungan tunawisma); di Kanada per provinsi (British Columbia 2019, Nova Scotia, sebagian dewan sekolah Ontario, Prince Edward Island 2020 sampai ke bank makanan); serta di Prancis (produk organik gratis di sekolah menengah Île-de-France sejak September 2020, lalu dispenser gratis di universitas mulai Februari 2021).
Model Afrika dan Perintah Pengadilan
Kenya mewajibkan lewat undang-undang pendidikan yang ditandatangani Presiden Uhuru Kenyatta: pembalut cukup, berkualitas, dan gratis bagi setiap siswi terdaftar, plus pembuangan yang aman. Botswana menggratiskan bagi anak usia sekolah sejak Agustus 2017; Zambia membagikan terutama di pedesaan sejak 2019; Uganda menempuh jalur kemitraan Palang Merah dan pembalut pakai ulang AFRIpads setelah janji presidennya pada 2016 dinilai tak berjalan sesuai harapan. India menempuh jalur paling keras: Mahkamah Agungnya memerintahkan semua negara bagian memastikan sekolah menyediakan pembalut terurai hayati gratis bagi siswi remaja, plus toilet terpisah yang higienis. Dan Republik Ceko baru memutuskannya untuk masa kini: sejak Januari 2026 semua sekolah wajib menyediakan produk menstruasi di toilet perempuan.
Soal Pajak, Hanya Satu yang Dirinci
Meski daftar ini kerap dibingkai sebagai negara-negara pemangkas pajak pembalut, sumbernya hanya merinci satu: Afrika Selatan, yang pada Oktober 2018 lewat Menteri Keuangan Tito Mboweni menghapus pajak produk menstruasi (tarifnya tidak dicantumkan) sambil mendukung penyediaan gratis bagi siswi. Selebihnya adalah kebijakan penyediaan gratis.
Sebagai pembanding, DJP melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Inge Diana Rismawanti menegaskan kepada Tirto pada Rabu 28 Oktober 2026 bahwa pembalut di Indonesia adalah barang kena pajak yang dikenai PPN sesuai ketentuan — beban efektifnya 11 persen untuk barang nonmewah — tanpa pembebasan atau program gratis yang dinyatakan.
