Pemerintah Myanmar yang didukung militer menolak seruan terbaru dari negara-negara anggota ASEAN agar pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, dibebaskan tanpa syarat.
Kementerian Luar Negeri Myanmar menyatakan bahwa tuntutan tersebut merupakan campur tangan terhadap proses peradilan di negara itu.
>>> BNPB Catat Karhutla di Sejumlah Daerah, Bromo Masih Ditangani
Seruan ASEAN untuk mendapatkan akses kepada peraih Hadiah Nobel Perdamaian dan pembebasan tahanan lainnya dinilai memiliki implikasi terhadap proses peradilan yang relevan serta prinsip-prinsip dasar supremasi hukum di negara berdaulat.
Pernyataan itu disampaikan pada Minggu (9/8/2026) dan menegaskan bahwa pembebasan apa pun hanya akan dilakukan sesuai dengan hukum.
>>> Kebakaran Hutan di Taman Nasional Bromo Meluas, Pihak Berwenang Dikerahkan
Pernyataan tersebut muncul beberapa hari setelah pemimpin kudeta yang kini menjadi presiden, Min Aung Hlaing, mengunjungi Thailand.
>>> Menag: Masjid Istiqlal Jadi Masjid Pertama yang Masuk BEI
Kunjungan itu terjadi menyusul isolasi regional yang dialami Myanmar selama bertahun-tahun pasca-pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada 2021.
