Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi, yaitu Desil 9 dan Desil 10.
Kebijakan ini masih dalam tahap penyusunan regulasi dan pendalaman teknis. Namun, arahnya sudah jelas: mengurangi subsidi yang dinilai belum tepat sasaran.
>>> Begini Susunan Upacara Hari Pramuka 2026 yang Benar di Sekolah
Masyarakat yang masuk kategori mampu akan didorong menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax.
Sistem Desil dan DTSEN Jadi Acuan
Pemerintah memanfaatkan Sistem Desil yang dipadukan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan penerima subsidi.
Sistem Desil membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok dengan porsi masing-masing 10 persen. Desil 1 adalah kelompok paling rendah, sedangkan Desil 10 adalah kelompok tertinggi.
Data tersebut tidak hanya melihat pendapatan, tetapi juga menggabungkan informasi dari BPS, Kementerian Sosial, Dukcapil, hingga pemerintah daerah melalui DTSEN.
Indikator penilaian meliputi tingkat pendapatan, kepemilikan aset, kondisi rumah, akses fasilitas dasar, jumlah tanggungan keluarga, serta kemudahan memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan.
Dengan pemetaan ini, pemerintah dapat menentukan siapa yang layak menerima bantuan sosial maupun subsidi energi.
>>> Angin Puyuh Muncul di Alun-alun Menes, BMKG Jelaskan Penyebabnya
Selama ini, Desil 1 hingga 4 menjadi prioritas, sedangkan Desil 9 dan 10 dikategorikan mampu.
Subsidi Harus Tepat Sasaran
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menilai masih ada subsidi BBM yang dinikmati kelompok mampu. Menurutnya, kondisi ini perlu diperbaiki agar anggaran negara lebih efektif.
"Sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi?
Contoh, Pertalite. Desil 9, desil 10 masih dapat subsidi.
Sepeda motor tidak menjadi sasaran pembatasan," kata Bahlil.
>>> AS Masukkan Korsel, Jepang, dan UE ke Daftar Risiko Transshipment China
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengguna kendaraan roda dua tidak termasuk dalam kelompok yang akan dibatasi pada tahap awal kebijakan.
