Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memecat salah satu pejabat seniornya pada Rabu (20/8) setelah penyelidik korupsi menamai deputi kepala kantor presiden sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang.
Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina mengidentifikasi sekelompok orang yang diduga mencuci 150 juta hryvnia (sekitar Rp 3,4 miliar) untuk membayar jaminan bagi terdakwa dalam kasus korupsi besar tahun lalu.
>>> Serangan Israel di Gaza Kian Mengaburkan Prospek Gencatan Senjata
Kasus itu melibatkan perusahaan tenaga nuklir milik negara dan telah menyebabkan pengunduran diri Menteri Kehakiman serta Menteri Energi Ukraina.
Tersangka terbaru termasuk mantan anggota parlemen, ketua dewan bank negara, kepala dewan pengawas bank, serta deputi kepala kantor presiden.
Zelenskyy tidak berkomentar publik tentang penyelidikan, tetapi mengeluarkan dekrit untuk memberhentikan Iryna Mudra sebagai deputi kepala kantor presiden.
Penyelidik menggeledah kantor Mudra pada Rabu, kata anggota parlemen Oleksii Honcharenko.
Tekanan Politik dan Tuntutan Pemilu
Perkembangan ini terjadi sehari setelah Menteri Pertahanan yang baru dipecat, Mykhailo Fedorov, menuntut diadakannya pemilu nasional meskipun invasi Rusia telah berlangsung lebih dari empat tahun.
Fedorov, yang dipecat bulan lalu, menyerukan pemilu dalam pidato yang diunggah di YouTube pada Selasa malam.
Ia mengatakan Ukraina menghadapi krisis dalam tata kelola dan mengkritik korupsi di kalangan pejabat tanpa menyebut nama.
Konstitusi Ukraina melarang pemilu selama masa darurat militer, dan masa jabatan Zelenskyy telah berakhir pada 2024.
>>> Perumda Tirta Patriot Gelar Lomba Mancing HUT RI ke-81, Wakil Wali Kota Bekasi Hadir
Kantor Zelenskyy belum berkomentar tentang pidato Fedorov.
Pergantian Kepemimpinan Militer dan Dukungan Publik
Zelenskyy juga memberhentikan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Oleksandr Syrskyi, yang memicu protes jalanan yang mendukung Fedorov.
