Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mengumumkan bahwa program sumur minyak rakyat telah berjalan di Sumatera Selatan dan Jawa Tengah.
Produksi dari sumur-sumur tersebut kini mulai diserap oleh PT Pertamina dan MedcoEnergi.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi KESDM, Laode Sulaeman, menyatakan bahwa saat ini Pertamina dan MedcoEnergi menjadi pembeli utama minyak dari sumur rakyat.
Hal ini karena lapangan milik kedua perusahaan tersebut berdekatan dengan lokasi sumur rakyat.
Laode menjelaskan bahwa masyarakat di Sumsel dan Jateng antusias memproduksi minyak. Namun, ia belum menghitung total produksi harian dari sumur rakyat tersebut.
"Kita mengejar 610 ribu barel per hari.
Jadi, (produksi) sehari 100–200 barel pun akan kami kejar," ujar Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Program ini merupakan realisasi Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2025.
Aturan tersebut mengatur kerja sama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk meningkatkan produksi migas, termasuk reaktivasi sumur tua dan pengolahan sumur masyarakat secara legal.
Hasil minyak dari sumur rakyat dibeli oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seperti Pertamina dan MedcoEnergi. Harganya ditetapkan sebesar 80 persen dari harga minyak mentah Indonesia (ICP).
Koperasi Blora Migas Energi (BME) telah mulai mengirimkan minyak mentah dari sumur rakyat ke Pertamina.
Langkah ini menjadi awal penguatan produksi energi daerah sekaligus mendukung target lifting minyak nasional.
Ketua Koperasi BME Blora, Sutrisno, mengatakan bahwa minyak mentah yang dikirim berasal dari sumur rakyat di Desa Plantungan, Kecamatan Blora, dengan total sekitar 15 ribu liter.
Pengiriman sampel dilakukan pada Senin (11/5) menggunakan empat truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter.
"Minyak mentah yang dikirim dari sumur rakyat di Desa Plantungan, Kecamatan Blora, dengan total sekitar 15 ribu liter minyak mentah," kata Sutrisno di Blora, Selasa (12/5).
Ia menambahkan bahwa seluruh pengiriman minyak mentah wajib melalui pengujian kualitas oleh PT Pertamina.
Salah satu syarat utamanya adalah kadar air maksimal 0,5 persen sesuai perjanjian kerja sama.
Langkah ini diharapkan dapat membantu peningkatan lifting minyak dan mendukung kemandirian energi nasional.
