Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanggapi kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengganti Wakil Menteri Pertahanan Marsekal (Kehormatan) Donny Ermawan Taufanto.
Purnawirawan TNI AU tersebut dikabarkan akan digantikan oleh seorang sipil yang berprofesi sebagai pengusaha.
>>> Pemkab Pandeglang Lelang 45 Kendaraan Dinas Rusak Parah, Target Rp30 Juta
Nama yang mencuat adalah Pendiri dan CEO PT Republik Korpora Indonesia (Republikorp), Norman Joesoef. Dia bukan hanya sipil, tetapi juga non partai politik.
Sikap DPR
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai sosok dari kalangan nonmiliter tetap memiliki peluang untuk mengisi posisi Wamenhan.
Menurutnya, hal itu tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang otomatis menimbulkan gesekan dengan TNI.
Dia menegaskan bahwa keberadaan wakil menteri dari kalangan sipil akan tetap berjalan baik asalkan pembagian tugas dan kewenangan jelas.
>>> Kemarau Panjang di Lebak, Petani Terpaksa Panen Dini dan Hasil Anjlok 70 Persen
Komunikasi yang baik serta seluruh pihak bekerja dalam kerangka kebijakan pertahanan yang sama juga diperlukan.
“Yang utama adalah menjaga soliditas dan menempatkan kepentingan pertahanan negara di atas kepentingan lainnya,” kata Politikus Partai Gokar tersebut.
Dave berpendapat bahwa latar belakang profesi tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran dalam menentukan sosok yang layak menduduki jabatan Wakil Menteri Pertahanan.
>>> Prancis Siaga Gelombang Panas Kelima, Eropa Barat Catat Rekor Suhu
Posisi tersebut membutuhkan figur yang memiliki kompetensi, pengalaman, pemahaman terhadap isu strategis pertahanan, serta kemampuan membangun koordinasi.
