Namun ia menegaskan, jika gugatan negara memenuhi kriteria ketat di pengadilan, para keturunan kolaborator semestinya tidak mengajukan keberatan.
"Ketika mereka justru menggugat, mengeluh, menolak mematuhi, memindahkan aset ke luar negeri secara diam-diam, lalu mengkritik Korea dari luar negeri, itulah yang membuat masyarakat benar-benar marah," tegas Son.
Pengaktifan kembali badan investigasi ini menandai berlakunya UU Khusus Penyitaan Aset Kolaborator Pro-Jepang setelah komisi pertama dibubarkan pada 2010.
Selama empat tahun masa kerjanya dulu, komisi berhasil menyita 2.359 persil tanah milik 168 kolaborator senilai 237,3 miliar won.
Kementerian Kehakiman Korea Selatan bersama tim gabungan lintas lembaga kini tengah merampungkan aturan teknis sebelum komisi resmi bekerja akhir tahun ini.
>>> Film Laut Bercerita: Perubahan Alur dan Fokus pada Hubungan Karakter
Langkah tegas pemerintah ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran sejarah di kalangan anak muda Korea Selatan yang kini ramai-ramai memverifikasi asal-usul silsilah keluarga mereka.
