Berkas perkara Ketua HYBE, Bang Si-hyuk, telah dilimpahkan polisi ke Kejaksaan Distrik Seoul Selatan pekan lalu.
Angka yang tertera dalam berkas itu mencapai 263,1 miliar won atau sekitar 190 juta dolar AS.
Jumlah tersebut disebut sebagai keuntungan tidak sah dalam dugaan praktik trading curang. Kini, pertanyaan besarnya adalah tindak pidana apa yang tepat untuk kasus ini.
Pada Kamis, Unit Investigasi Kejahatan Keuangan Polisi Metropolitan Seoul menyerahkan berkas Bang dan empat orang lainnya ke kejaksaan tanpa penahanan.
Mereka disangka melakukan trading curang melanggar Undang-Undang Pasar Modal.
Penyelidikan yang berlangsung 21 bulan itu kini memasuki babak baru. Jaksa akan memeriksa berkas untuk memutuskan apakah akan menuntut, menyelidiki lebih lanjut, atau menghentikan perkara.
Kronologi yang Dituduhkan Polisi
Polisi menduga pada 2019, saat perusahaan masih bernama Big Hit Entertainment dan tengah dalam proses pencatatan saham, Bang dan sejumlah pihak memberi tahu pemegang saham lama bahwa tidak ada rencana IPO.
Para pemegang saham itu kemudian menjual sahamnya kepada perusahaan tujuan khusus yang dibuat oleh dana ekuitas swasta.
Padahal, investor dalam dana tersebut justru diberi tahu bahwa IPO akan segera dilakukan.
Ketika Big Hit melantai di bursa pada Oktober 2020, dana tersebut menjual saham dalam dua putaran. Polisi menyebut para peserta meraup keuntungan 263,1 miliar won.
Dari jumlah itu, Bang dilaporkan menerima sekitar 150 miliar won melalui perjanjian sampingan yang tidak diungkap. Ia berhak atas 30 persen dari hasil penjualan.
Pengadilan telah mengabulkan permintaan polisi untuk mengamankan aset senilai jumlah penuh sebelum penuntutan.
Selain Bang, turut diserahkan berkasnya CEO HYBE Lee Jae-sang, mantan CFO Kwon Yong-sang, dan dua eksekutif dana ekuitas.
Perbedaan Pandangan Polisi dan Jaksa
Polisi berpendapat kasus ini merusak keadilan dan integritas pasar modal.
Sementara itu, jaksa cenderung melihatnya sebagai kerugian pada investor individu dan menyarankan agar polisi mempertimbangkan pasal penipuan biasa.
Pengacara Seog Sang-yub dari Law Firm Illo menjelaskan bahwa hukum pidana umum memisahkan kepentingan hukum individu dan publik berdasarkan delik.
Namun, UU Pasar Modal tidak secara tegas membedakannya, sehingga perbedaan interpretasi bisa muncul.
Guru Besar Emeritus Sekolah Hukum Universitas Sungkyunkwan, Choi June-sun, menyoroti beban pembuktian.
Untuk memenangkan kasus trading curang, jaksa harus membuktikan hubungan sebab akibat yang jelas dan sulitnya menunjukkan kepentingan publik yang dirugikan.
Meski begitu, kasus ini tidak akan berakhir dengan mudah. Pengacara Chong Kyong-sok dari LIWU Law Group menilai keputusan untuk tidak menuntut justru akan menjadi masalah tersendiri.
Polisi telah dua kali mengajukan surat perintah penangkapan. Menurut Chong, akan menjadi beban berat bagi jaksa jika akhirnya memutuskan tanpa dakwaan.
Arah kasus kemungkinan besar tidak akan seperti itu.
Chong menambahkan bahwa pada akhirnya pengadilan yang memutuskan. Semakin kontroversial pertanyaan apakah suatu pelanggaran dilakukan, penyidik cenderung membawa kasus ke pengadilan daripada menyelesaikannya sendiri.
Bang dan HYBE telah membantah semua tuduhan. Mereka menegaskan bahwa proses pencatatan saham telah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta investor tidak ditipu.
Tim kuasa hukum Bang menyatakan telah konsisten menyampaikan argumen berdasarkan materi dan bukti objektif. Mereka berharap tuduhan ini dapat diselesaikan secara transparan melalui proses hukum yang berjalan.
