Krisis gletser di Himalaya semakin nyata.
Sebuah laporan mendalam yang diterbitkan Article 14 pada November 2023 mengungkap dampak pemanasan global terhadap pegunungan tertinggi di dunia itu.
Curah hujan di Srinagar, Kashmir, hanya mencapai 9,5 milimeter pada Agustus, turun 87,63 persen dari normal 76,8 milimeter.
September juga hanya 20 milimeter, 73,33 persen di bawah rata-rata 75 milimeter.
Sungai Jhelum yang dulu dialiri air lelehan gletser berubah menjadi dasar sungai kering.
Perahu rumah yang selama lebih dari seabad mengapung di sana terdampar, sementara warga masuk ke sungai yang mengering untuk menangkap ikan.
Article 14 melaporkan bahwa dari panen apel hingga air minum, pasokan listrik, dan mata pencaharian, semuanya mulai terdampak akibat menyusutnya gletser Himalaya.
Saat itu, krisis gletser dianggap sebagai masalah desa-desa di dataran tinggi India. Bencana alam di daerah kurang berkembang sering tidak menarik perhatian berkelanjutan di dunia maju.
Tiga tahun kemudian, runtuhnya sebuah gletser Himalaya di Nepal menyadarkan dunia akan dahsyatnya krisis iklim.
Hingga 6 September, jumlah korban tewas mencapai 1.342 orang, dengan 4.996 orang masih hilang.
Korban berasal dari lebih dari 30 negara, termasuk Amerika Serikat, China, Australia, dan Korea Selatan. Para ahli memperingatkan tragedi ini bukan akhir, melainkan awal dari era 'kebangkrutan gletser'.
Era itu ditandai dengan kelangkaan air permanen yang akan menyebar ke India dan sebagian besar Asia.
Himalaya membentang sekitar 3.500 kilometer dari Afghanistan di barat hingga Myanmar di timur.
Pegunungan ini dikenal sebagai 'menara air Asia', memasok makanan, air minum, dan energi bagi sekitar 2 miliar orang.
Data menunjukkan lintasan yang mengkhawatirkan.
Menurut laporan yang dirilis Maret oleh International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) yang berbasis di Kathmandu, laju kehilangan gletser telah berlipat ganda sejak awal abad ke-20.
Antara 1990 dan 2020, sekitar 12 persen dari total area gletser di kawasan itu hilang.
Gletser di cekungan Gangga, Brahmaputra, dan Indus menyusut masing-masing 21 persen, 16 persen, dan 6 persen.
Temuan ini didasarkan pada survei komprehensif terhadap sekitar 63.700 gletser di seluruh Himalaya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa juga melaporkan bahwa massa gletser global telah menurun lebih dari 30 persen sejak 1970.
PBB memperingatkan bahwa gletser di pegunungan lintang rendah dan menengah dapat hilang sepenuhnya dalam beberapa dekade. Pemanasan global juga mengurangi curah salju yang dibutuhkan untuk mengisi ulang gletser.
Analisis ICIMOD menemukan bahwa persistensi salju di seluruh Himalaya pada 2025-26 turun 27,8 persen di bawah rata-rata historis, mencapai level terendah dalam lebih dari dua dekade.
Persistensi salju mengacu pada lamanya salju bertahan di tanah setelah turun tanpa mencair.
Kawasan ini terjebak dalam lingkaran setan: suhu naik, salju berkurang, salju yang tersisa hilang lebih awal, dan gletser semakin sulit beregenerasi.
Peringatan Ahli ICIMOD
Dr. Zhang Qiangong, kepala Departemen Krisis Iklim dan Lingkungan di ICIMOD, adalah pakar terkemuka yang telah lama memperingatkan bahaya 'kebangkrutan gletser'.
Dalam wawancara tertulis dengan Hankook Ilbo, ia mengatakan runtuhnya gletser Himalaya 'telah melampaui perubahan lingkungan dan memasuki tahap bencana sumber daya air'.
Menurut Zhang, Himalaya menghangat dengan cepat dan gletser mencair dengan laju yang mengkhawatirkan. 'Kita kehilangan reservoir air alami yang sangat besar secara real time,' ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa perhatian publik cenderung terfokus pada gletser raksasa. Namun masalah yang benar-benar serius adalah gletser kecil, yang mencakup kurang dari 0,5 kilometer persegi.
Gletser kecil menyumbang 75 persen dari gletser Himalaya. Gletser kecil sangat rentan terhadap perubahan iklim dan bisa hilang jauh lebih awal daripada gletser besar.
Zhang memperkirakan krisis kelangkaan air akan menjadi kenyataan sekitar tahun 2050, saat 'peak water' tercapai.
Peak water adalah titik ketika limpasan sungai dari lelehan gletser mencapai maksimum dan kemudian memasuki penurunan permanen.
Selama periode gletser mencair cepat, risiko bencana terkait gletser seperti banjir Nepal meningkat. Setelah titik kritis, komunitas akan mulai mengalami kelangkaan air.
Kelangkaan air akan menyebabkan ketidakpastian pertanian meningkat drastis, terutama di daerah yang bergantung pada air lelehan gletser. Daerah dekat Himalaya akan menghadapi kekurangan air minum.
Penurunan aliran sungai juga akan mengurangi keandalan pembangkit listrik tenaga air. Karena itu, krisis gletser terkait langsung dengan keamanan air jangka panjang.
Zhang menyerukan respons global. 'Tidak ada teknologi di Bumi yang mampu memulihkan gletser yang hilang pada skala ini,' katanya.
'Prioritas utama harus pengurangan emisi gas rumah kaca secara cepat.'
Ia juga mendesak Nepal dan negara-negara lain yang berbatasan dengan Himalaya untuk segera memperkuat kerja sama pencegahan bencana lintas batas, termasuk berbagi data pemantauan gletser dan salju secara transparan.
Langkah lain yang ia dorong adalah pembentukan sistem peringatan dini dan pembuatan peta risiko yang terperinci.
Persaingan Air dan Seruan Nepal
Meskipun ada peringatan tersebut, kekuatan besar justru bersaing untuk akses air Himalaya alih-alih bekerja sama menekan pemanasan global.
China mendorong rencana membangun mega-bendungan Medog di Sungai Yarlung Tsangpo.
Sungai itu mengalir dari Dataran Tinggi Tibet menuju India. China beralasan proyek ini untuk netralitas karbon dan kebutuhan pasokan listrik.
Proyek tersebut akan memberi China kendali lebih besar atas sumber daya air dan berpotensi mengatur aliran ke negara-negara hilir seperti India.
India secara terbuka menentang proyek itu.
India menyebutnya sebagai ancaman keamanan dan potensi 'bom air'. India juga merespons dengan merencanakan lebih dari selusin bendungan di sungai-sungai sepanjang perbatasannya dengan China.
India juga mengembangkan langkah seperti 'menara gletser buatan', yang membekukan air sungai di daerah kering dataran tinggi, dan reservoir bawah tanah untuk menyimpan air lelehan.
Kritikus memperingatkan pembangunan tak terkendali di Himalaya dapat mengganggu stabilitas medan di sekitar zona gletser, mempercepat keruntuhan dan pencairan gletser.
Laporan 'Global Water Bankruptcy' yang dirilis Januari oleh United Nations University Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH) menyebut jumlah konflik terkait air melonjak dari 20 pada 2010 menjadi lebih dari 400 pada 2024.
Laporan itu juga menemukan bahwa 75 persen populasi dunia hidup di daerah dengan pasokan air tidak aman.
Sekitar 4 miliar orang mengalami kekurangan air parah setidaknya satu bulan setiap tahun.
Kelangkaan air pun muncul sebagai pemicu potensial konflik antarnegara. Nepal menyerukan tanggung jawab internasional.
Negara berpenduduk sekitar 30 juta jiwa itu sangat bergantung pada pertanian dan pariwisata.
Kontribusi Nepal terhadap emisi gas rumah kaca global kurang dari 0,1 persen.
Menurut Global Carbon Project (GCP), Amerika Serikat bertanggung jawab atas bagian terbesar emisi kumulatif sejak 1750, yaitu 24 persen dari total global.
China menyusul dengan 15 persen, Rusia 6,7 persen, Jerman 5,2 persen, dan Inggris 4,4 persen.
Porsi Nepal sekitar 0,01 persen.
Namun runtuhnya gletser Himalaya baru-baru ini menunjukkan Nepal berada di garis depan krisis iklim.
Perkiraan biaya pemulihan dari bencana terbaru di Nepal mencapai 4 miliar hingga 5 miliar dolar AS.
Jumlah itu setara dengan sekitar 10 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.
Menteri Luar Negeri Nepal Shishir Khanal dalam wawancara televisi pada 1 September mengatakan emisi gas rumah kaca Nepal nyaris nol.
'Namun kami membayar harga tertinggi untuk krisis global yang tidak kami sebabkan,' ujarnya. Ia menambahkan dukungan negara-negara besar bagi Nepal bukanlah amal, melainkan tanggung jawab hukum dan moral.
Nepal menegaskan bahwa mengatasi krisis iklim pada akhirnya adalah masalah kelangsungan hidup global.
Khanal mengatakan jika gletser Himalaya hilang, keamanan air lebih dari 2 miliar orang di Asia Selatan akan terancam permanen.
Mereka bergantung pada sungai seperti Gangga dan Trishuli. 'Kami mengangkat isu ini bukan hanya untuk Nepal, tetapi untuk kelangsungan peradaban di seluruh Asia Selatan,' katanya.
Dunia kini menanti apakah komunitas internasional merespons seruan Nepal.
Perdana Menteri Nepal Balendra Shah diperkirakan menghadiri Sidang Umum PBB bulan ini dan menyerukan perhatian internasional lebih besar terhadap bencana iklim.
Sidang Umum PBB ke-81 dibuka di markas PBB di New York pada 8 September, dengan debat umum tingkat tinggi dimulai 22 September.
Nepal juga mungkin menempuh jalur hukum terhadap negara lain.
Pada Juli tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan opini penasihat bahwa negara-negara memiliki kewajiban hukum internasional untuk mengatasi krisis iklim.
Kegagalan memenuhi kewajiban itu dapat menimbulkan tanggung jawab negara.
Opini tersebut dapat membuka jalan bagi Nepal atau negara rentan lain untuk menempuh litigasi iklim terhadap negara lain.
